Merdeka.com - Pencairan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) secara nasional dimulai 1 April. Pemerintah menggunakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P).

"Pendanaan PSKS dibiayai APBNP, sebagai upaya pemerintah menyejahterakan warga miskin," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat Rapat Koordinasi PSKS di Jakarta, Senin (6/4).

Dalam pelaksanaan PSKS terkait Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). KIP di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan KIS di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan.

"Program KIP ada yang di Kemdikbud dan Kemenag. Sedangkan, KIS di Kemenkes dengan pelaksana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)," ujar Khofifah.

Pada akhir April ini, akan dilakukan validasi data 1,7 juta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang baru terpenuhi sebanyak 530 ribu orang. "Sedangkan, 500 ribu buffer diusulkan dari bawah sebagai antisipasi bagi warga yang berhak menerima tapi belum terdata," lanjut Khofifah.

Saat ini, dari 15,5 juta pemegang kartu PSKS, ada 416 ribu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan total Rp 168 miliar belum mencairkan uang. Hal itu, membutuhkan validasi terbaru untuk mengetahui kendalanya.

"Dari 416 ribu RTSM yang belum mencairkan, baru diketahui setelah konsolidasi dengan PT Pos dan Bank Mandiri, Kamis lalu, bisa jadi kurang informasi atau bisa juga warga meninggal dunia. Hal itu, termasuk yang divalidasi," sambung Khofifah.

Dana PSKS Rp 168 miliar yang belum dicairkan oleh pemegang kartu PSKS, sebelum dilakukan divalidasi data masih ada karena harus dipastikan dulu. Nanti, setelah validasi tentu saja dikembalikan ke negara.

"Sebelum divalidasi data dana masih ada, namun setelah validasi dilakukan, dana itu segera dikembalikan ke negara," tandas Khofifah.

PT Pos mengantisipasi dengan mendirikan posko di balai desa atau subdesa. Dengan begitu, warga tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi yang relatif mahal untuk beberapa daerah di Indonesia.

"Dengan didatangi PT Pos warga pemegang kartu PSKS tidak mengeluarkan biaya transportasi lagi. Bagi pemegang kartu PSKS diminta ke kantor Pos ketika ada undangan, tidak usah terburu-buru karena dijamin tidak hangus, boleh diambil sebagian ataupun diambil semuanya," ucap Khofifah.

KIP menyasar 17,9 juta anak Indonesia di bawah komando Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebanyak 3,6 juta dimandatkan kepada Kementerian Sosial dengan target anak terlantar, anak jalanan, dan anak putus sekolah.

"Masalah data memang akan terus divalidasi, mulai dari musyawarah desa (musdes) dan musyawarah kelurahan (muskel), kemudian disampaikan ke dinsos tingkat dua dan dinsos tingkat satu hingga ke pusat," pinta Khofifah.