Menristek Dikti saksikan deklarasi 29 perguruan tinggi di Makassar
Merdeka.com - 29 Perguruan Tinggi Negeri se-Kawasan Timur Indonesia (KTI) mendeklarasikan kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika di auditorium Prof Amiruddin, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Jumat (16/6).
Deklarasi disaksikan Menristek Dikti Mohammad Nasir, Wakapolri Komjen Polisi Syafruddin dan ketua Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri Kawasan Timur Indonesia (KPTN-KTI) Prof Dr Masjaya yang juga rektor Universitas Mulawarman, Samarinda.
Selain Rektor Unhas Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu, juga hadir rektor lain seperti dari Universitas Sam Ratulangi, Universitas Gorontalo, Universitas Tadulako, Universitas Cendrawasih, Politeknik Ujung Pandang dan Universitas Haluoleo.
Empat Butir deklarasi dibacakan Masjaya, kemudian masing-masing rektor maupuin perwakilan universitas menandatangani bukti deklarasi. Empat butir deklarasi kesetiaan itu adalah setia dan menjunjung tinggi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, bertekad untuk membentuk SDM yang berjiwa Pancasila, berkomitmen untuk memajukan bangsa yang mandiri, berdaulat, adil dan makmur, menolak dengan tegas segala bentuk radikalisme, terorisme dan paham-paham ekstrem lainnya, serta mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu memajukan kesejahteraan bangsa dan menjaga keutuhan NKRI.
Mohammad Nasir menyampaikan harapannya terkait deklarasi kesetiaan itu, bahwa masalah radikalisme dan terorisme di dalam kampus jangan sampai terjadi.
"Radikalisme, terorisme dalam kampus sampai sekarang belum ada tapi potensi itu pasti ada karenanya potensi-potensi ini harus kita pelihara. Maka kami selalu kerja sama dengan Polri bagaimana membantu Perguruan Tinggi untuk menangkal itu semua, jangan sampai muncul di kampus," kata Mohammad Nasir.
Sementara Wakapolri Komjen Polisi Syafruddin mengatakan, terkait radikalisme dan terorisme, kampus-kapus di kawasan timur Indonesia masih kondusif. Sebagaimana disampaikan Menristek, bahwa yang perlu diwaspadai adalah potensinya.
Mewaspadai potensi itu, tidak perlu dengan mengendapkan polisi di dalam kampus karena potensi itu bukan tanggung jawab polisi melainkan potensi tiap anak bangsa.
"oal perlunya intelijen dalam kampus, itu tidak perlu. Biar mahasiswa sendiri yang menjadi intelijen di dalam kampusnya,"tutur Syafruddin.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
ETH meminta penundaan pemeriksaan hingga Kamis, 29 Februari
Baca SelengkapnyaMenurut Aris, kunjungan Megawati itu, merupakan bagian dari komitmen Indonesia mempromosikan dan mendorong aktualisasi nilai-nilai Pancasila.
Baca SelengkapnyaPenyelenggaran PSU di 10 TPS di Kota Makassar akibat adanya warga yang tidak masuk dalam DPT dan DPTb tetapi mencoblos saat Pemilu 14 Februari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) Indonesia memberikan pernyataan sikap terkait dinamika politik di negeri ini menjelang Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSekitar 120 mahasiswa baru yang mengikuti kegiatan ini di Auditorium Komjen, Penang, Malaysia.
Baca SelengkapnyaMahasiswa juga menyuarakan agar ASN, TNI dan Polri tetap netral dan bekerja sesuai dengan porsinya.
Baca SelengkapnyaPDIP menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak keseluruhan permohonan sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaMendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menunjuk Chatarina Muliana Girsang sebagai Plt Rektor UNS setelah Jamal Wiwoho mengundurkan diri.
Baca SelengkapnyaGerakan untuk menyelamatkan demokrasi yang diawali Universitas Gajah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII) semakin meluas.
Baca Selengkapnya