Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

MenPAN RB Tanggapi Permintaan Bupati Banyumas Soal OTT KPK

MenPAN RB Tanggapi Permintaan Bupati Banyumas Soal OTT KPK MenPAN-RB Tjahjo Kumolo rapat kerja bersama Komisi II DPR. ©2021 Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Ucapan Bupati Banyumas Achmad Husein yang meminta KPK memanggil kepala daerah terlebih dahulu sebelum melakukan operasi tangkap tangan (OTT) direspons Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo.

"Jadi kalau ada teman bupati yang bilang 'mbok ya sebelum OTT, kami dipanggil dulu', lah ya percuma ada OTT, karena OTT itu perlu," kata Tjahjo saat menghadiri peresmian MPP di Kabupaten Bekasi, Rabu (17/11).

Tjahjo meminta seluruh pimpinan daerah mulai dari bupati atau wali kota, gubernur dan sekretaris daerah agar mengingatkan untuk menghindari praktik korupsi. Termasuk juga kepada pihak swasta.

"Swasta juga harus hati-hati, saling mengingatkan. Kalau dia tadi ada korupsi, tertangkap tangan, ada proses hukum yang langsung bisa dipecat," katanya.

Saat memberi sambutan kepada para undangan di kegiatan tersebut, Tjahjo mengatakan ada empat tantangan yang kini sedang dihadapi Indonesia. Yakni permasalahan narkoba, radikalisme, bencana alam dan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintah.

"Memahami area rawan korupsi, mari kita saling mengingatkan. Khususnya terkait perencanaan anggaran, dana hibah dan bansos, retribusi dan pajak, legalisme pembelian barang dan jasa, pungli dan jual beli jabatan," ungkapnya.

Masih Tjahjo, kasus korupsi yang ditangani KPK tidak hanya yang bergulir saat ini saja. Tapi juga kasus lama yang proses hukumnya masih berjalan.

"Ini kan KPK mengincar keras. OTT KPK itu pasti sudah cukup dua alat bukti. OTT tidak hari itu juga, tapi juga bisa setahun, dua tahun atau tiga tahun yang lalu," katanya.

Video pernyataan Bupati Banyumas Achmad Husein soal OTT KPK viral di media sosial. Pada video yang berdurasi 24 detik itu, Achmad Husein mengatakan seharusnya KPK memanggil kepala daerah terlebih dahulu sebelum melakukan OTT.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga Terjaring OTT KPK atas Kasus Suap

Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga Terjaring OTT KPK atas Kasus Suap

KPK mengumumkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.

Baca Selengkapnya
Tanggapi Kubu Ganjar, Istana: Penyaluran Bansos Tak Ada Hubungan dengan Proses Pemilu

Tanggapi Kubu Ganjar, Istana: Penyaluran Bansos Tak Ada Hubungan dengan Proses Pemilu

Saat ini banyak rakyat atau keluarga miskin yang membutuhkan bantuan akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.

Baca Selengkapnya
OTT Labuhanbatu, KPK Tangkap Bupati, Kepala Dinas hingga Anggota DPRD

OTT Labuhanbatu, KPK Tangkap Bupati, Kepala Dinas hingga Anggota DPRD

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Dikabarkan Operasi Tangkap Tangan di Sidoarjo, Sejumlah ASN Diamankan

KPK Dikabarkan Operasi Tangkap Tangan di Sidoarjo, Sejumlah ASN Diamankan

Walaupun sudah mengamankan sejumlah pihak, namun belum ada keterangan dari KPK.

Baca Selengkapnya
Moeldoko Pastikan Bansos Tidak Akan Dihentikan: Program Jaminan Sosial Sudah Lama Digagas Pemerintah

Moeldoko Pastikan Bansos Tidak Akan Dihentikan: Program Jaminan Sosial Sudah Lama Digagas Pemerintah

Sebelumnya Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpandangan pembagian bansos oleh pemerintah sangat rentan disalahgunakan

Baca Selengkapnya
KPK Duga Pemotongan Dana ASN Sidoarjo untuk Keperluan Pribadi Bupati Ahmad Muhdlor Ali

KPK Duga Pemotongan Dana ASN Sidoarjo untuk Keperluan Pribadi Bupati Ahmad Muhdlor Ali

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka

Baca Selengkapnya
Penyaluran Bansos Minta Ditunda di Masa Pemilu, Kepala Bapanas: Makannya Boleh Ditunda Enggak?

Penyaluran Bansos Minta Ditunda di Masa Pemilu, Kepala Bapanas: Makannya Boleh Ditunda Enggak?

Arief mengaku, dirinya telah mendapat penugasan dari pemerintah dalam rapat terbatas untuk tetap menyalurkan bansos pangan.

Baca Selengkapnya
Ketua dan Tiga Anggota PPK Tapos Depok Batal Mengundurkan Diri, Begini Alasannya

Ketua dan Tiga Anggota PPK Tapos Depok Batal Mengundurkan Diri, Begini Alasannya

PPK Tapos pun kembali melanjutkan kerjanya untuk menghitung suara tingkat kecamatan dan dilanjutkan tingkat kota hari ini.

Baca Selengkapnya
Terbukti Pindahkan Perolehan Suara Caleg, Dua Petugas PPK di Lumajang Hanya Diberi Peringatan Keras

Terbukti Pindahkan Perolehan Suara Caleg, Dua Petugas PPK di Lumajang Hanya Diberi Peringatan Keras

Dua petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Lumajang terbukti memindahkan suara caleg. Mereka hanya dijatuhi sanksi peringatan keras.

Baca Selengkapnya