Merdeka.com - Pertemuan kunci menteri Gerakan Nonblok, yang dijadwalkan di Tepi Barat pada Minggu (5/8), dibatalkan setelah Israel menolak masuk lima Menteri Luar Negeri, termasuk Menlu Marty Natalegawa.

Menteri itu direncanakan menghadiri pertemuan dua hari di Ramallah, tempat mereka siap menandatangani pernyataan mendukung upaya Palestina meningkatkan keanggotaan di PBB.

"Setelah pembicaraan di antara semua perutusan di Amman dan kepemimpinan Palestina, pertemuan Panitia Palestina Gerakan Nonblok di Ramallah dibatalkan," kata pejabat tinggi Palestina kepada AFP, Senin (6/8).

Pembatalan itu terjadi tak lama setelah Israel melarang menteri dari Malaysia, Indonesia, Banglades, Kuba dan Aljazair ke Ramallah.

Pejabat tinggi Israel menyatakan larangan itu menyasar lima negara, yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara Yahudi tersebut.

"Keputusan sudah diambil untuk melarang perwakilan diplomatik beberapa negara, yang tidak mengakui Israel, menyeberangi perbatasan Israel," katanya kepada AFP, yang berbicara dengan syarat tak dikenali.

Aljazair sebelumnya memberitahu pemerintah Palestina tidak akan mengirim perutusan untuk menghindari gesekan di perbatasan, yang dikuasai Israel.

Menteri luar negeri dari 13 negara anggota Panitia Palestina Gerakan Nonblok dijadwalkan menandatangani "Pernyataan Ramallah" dalam mendukung upaya Palestina meningkatkan kedudukan mereka di PBB dari pengamat menjadi negara bukan anggota.

Saat berbicara kepada wartawan di Ramallah pada Sabtu, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Malki mengatakan pernyataan itu adalah pernyataan politik, yang mendukung hak rakyat Palestina memiliki negara, mengutuk permukiman dan mendukung upaya Palestina mendapatkan kedudukan bukan anggota di PBB.

Permintaan itu akan diajukan kepada Majelis Umum PBB pada 27 September, katanya dalam langkah tepat setahun sesudah Presiden Palestina Mahmud Abbas mencoba mendapatkan kedudukan anggota penuh.

Selain upaya gengsi tinggi itu, permintaan tersebut tidak pernah tiba di pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB, tempat Amerika Serikat bertekad menggunakan hak vetonya untuk menghalangi upaya tersebut.

"Dalam sidang Majelis Umum pada bulan mendatang, Presiden Abbas akan berbicara tentang itu pada tanggal 27," kata Malki.

"Palestina akan segera mendaftar ke PBB dan ketua Majelis Umum akan diberitahu bahwa Palestina ingin memperoleh kedudukan bukan anggota," katanya.