Menlu bantah pernyataan PM Najib soal Jokowi minta maaf ke Malaysia

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Tun Najib Razak di Istana, Bogor, Minggu (11/10) kemarin. Menurut Najib, dalam kesempatan itu Jokowi meminta maaf kepada Malaysia karena kabut asap yang menyelimuti Malaysia akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Namun klaim permintaan maaf ini diluruskan oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi. Menurut dia, pertemuan itu tidak membahas soal kabut asap ataupun permintaan maaf.

"Pertemuan di Bogor utamanya bicara mengenai kerjasama pendirian council of palm oil producing countries. Isu asap disinggung singkat," kata Retno kepada merdeka.com, Selasa (13/10).

Retno menjelaskan apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Menurut dia, Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih atas kerja sama antara Indonesia dan Malaysia.

"Malaysia share mengenai cara menggenangi ladang sawit dengan memakai sistem pemasangan pipa di bawah tanah (tube-well)," kata Retno.

Dalam pertemuan itu, kata dia, Presiden Jokowi juga berencana akan mengirimkan tim ke Malaysia guna mengecek sistem yang dilakukan oleh Malaysia terkait ladang Sawit itu.

"Presiden akan kirim tim kecil untuk lihat sistem ini," singkat dia.

Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Tun Najib Razak menceritakan ulang hasil pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, kepada wartawan di Kuala Lumpur kemarin (12/10). Keduanya sempat menyinggung bencana asap bersumber di Sumatera yang turut mengganggu aktivitas Negeri Jiran sejak dua bulan terakhir.

PM Najib mengatakan Presiden Jokowi menyesalkan bencana asap yang tak kunjung dipadamkan. "Secara tidak langsung Presiden Jokowi meminta maaf, bahkan merasa tertekan dan malu," kata Najib seperti dilansir the Star.

Kepada orang nomor satu Malaysia itu, Jokowi disebut berjanji akan segera menangani asap, karena memang tidak ada yang sengaja membiarkan bencana ini berlangsung terus menerus. "Bencana asap terjadi karena situasi yang rumit," kata Najib menirukan Jokowi.

Dalam pertemuan kemarin, Jokowi dan Najib sebetulnya lebih banyak membicarakan isu pengembangan sawit bersama. Namun karena bencana asap kini dalam tingkat membahayakan, kedua pemimpin pun membahasnya lebih lanjut.

Najib menambahkan belum memikirkan kemungkinan menuntut perusahaan di Sumatera dan Kalimantan secara perdata, yang dianggap bertanggung jawab, seperti dilakukan Singapura. Penegakan hukum dianggap wilayah kerja pemerintah RI.

"Informasi yang kami dapat, perusahaan perkebunan hanya bertanggung jawab tiga persen dari total kebakaran lahan," kata dia. (mdk/rnd)