Merdeka.com - Pembentukan dewan pengawas, pengangkatan penyidik independen, pengaturan penyadapan, dan SP3 dalam pasal revisi UU KPK ditolak publik sejak bergulir di DPR dan Pemerintah. Empat poin itu dinilai akan melemahkan lembaga antirasuah.

Menkum HAM Yasonna Laoly mengatakan, tujuan adanya dewan pengawas tak bermaksud untuk melemahkan KPK secara fungsional. Berkaca pada UU yang ada sekarang ini di mana KPK ditempatkan sebagai lembaga superbody, dewan pengawas hanya akan mengontrol kerja KPK agar terjadi keseimbangan.

"Dalam penjelasan Mahkamah Konstitusi kan disebut di situ KPK adalah lembaga superbody maka perlu check and balances. Ada dewan pengawas," kata Yasonna di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (22/2).

"Dewan pengawas bukan semaunya, tapi diatur sedemikian rupa. Itu bagaimana, kita lihat dulu pembahasan di DPR," sambung dia.

Selain menyoroti masalah dewan pengawas, hak penyadapan KPK menurut Yasonna harus diawasi. Penyadapan KPK kata dia, harus diatur menaati UU bukan berposisi di atasnya.

"Menurut MK, penyadapan itu menyangkut privasi seseorang yang harus diatur UU. Maka pengaturannya seperti apa ya harus di bawah UU (tunduk kepada UU) karena ini kan negara hukum," kata Yasonna.

Politisi PDIP ini yakin empat materi revisi itu tidak melemahkan atau pun menghambat kerja KPK sebagaimana ditakuti kalangan banyak. Dia mengatakan, keempat poin itu harus diatur sedemikian rupa agar KPK tetap mempunyai taring sebagai lembaga antirasuah.

"Kita prinsipnya bukan melemahkan, kan diatur dengan baik dong," pungkas Yasonna.