Menkum HAM tak beri target pada Dirjen Pemasyarakatan Handoyo

Merdeka.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hari ini melantik Direktur Jenderal Pemasyarakatan (PAS) baru, Handoyo, menggantikan Muhammad Sueb yang sakit. Di tengah kemelut menghinggapi Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin justru tidak memberikan target apapun kepada anak buahnya itu.

Handoyo terpilih menjadi Dirjen PAS baru setelah diseleksi oleh tim panitia penguji gabungan dari internal Kemenkumham, tokoh masyarakat, dan akademisi. Setelah itu, menurut Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, Handoyo dipilih atas persetujuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. Saat Muhammad Sueb sakit, posisi Pelaksana Tugas Dirjen PAS diemban oleh Bambang Krisbanu. Handoyo terpilih dan menyingkirkan satu calon lain, Ambeg.

Handoyo merupakan mantan Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara Ambeg adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM.

Amir enggan mematok target buat Handoyo untuk menyelesaikan permasalahan seputar penjara. Antara lain kelebihan kapasitas, ketersediaan sarana dan prasarana, pungutan liar, peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang, gaji para sipir, serta masalah lain. Dia malah mengatakan soal pencapaian yang mesti diraih adalah rahasia dapur. Dia cuma menekankan supaya hasil kerja Handoyo akan dinilai dengan rutin.

"Jadi kami tidak memberikan target seperti yang Anda bayangkan. Kalau target itu ada, kamilah yang tahu. Akan kami biasakan itu. Adanya pertemuan rutin minimal sebulan sekali yang akan kami lakukan. Karena yang kami tahu satker utama kita, pemasyarakatan, memerlukan sekali perhatian yang khusus," kata Amir dalam jumpa pers di Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jumat (8/11).

Amir berjanji akan selalu mengawasi kinerja Handoyo melalui ajang dialog. Dia sesumbar, dari pertemuan itu akan terlihat pencapaian apa saja yang terpenuhi buat menyelesaikan masalah seputar lembaga pemasyarakatan.

Amir berkilah, kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sangat kompleks dan tidak bisa diukur dengan adanya kejadian kerusuhan di beberapa LP, seperti LP Kerobokan, Labuan Ruku, dan Tanjung Gusta. Tetapi, dia mengakui tingkat kerumitan masalah LP cukup tinggi.

Amir menyoroti masalah kelebihan kapasitas penjara. Menurut dia, dari permasalahan itu muncul konsep terpadu melibatkan Badan Narkotika Nasional, Polri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan. Tetapi, dia tidak merinci seperti apa penanganan terpadu yang akan menyelesaikan permasalahan di penjara itu. (mdk/has)