Menkum HAM belum dapat laporan soal ormas lain yang antiPancasila

Merdeka.com - Pemerintah belum mendapat laporan adanya ormas lain yang bertentangan dengan Pancasila selain Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ini disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly di Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Belum, belum (ada)," kata Yasonna, Kamis (3/8).

Kendati demikian, pemerintah terus memantau perkembangan Ormas di Tanah Air. Belakangan, kepolisian menemukan ada indikasi ormas-ormas antiPancasila.

"Polisi kan sudah menyampaikan ke publik bahwa ada indikasi-indikasinya. Tapi kan kita belum ada bukti-bukti. Kita harus lihat semua," ujarnya.

Pemerintah telah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembubaran Ormas. HTI menjadi ormas pertama yang dibubarkan dengan menggunakan Perppu tersebut. Izin badan hukum HTI dicabut pemerintah karena ormas ini dianggap antiPancasila.

"Kita berharap dengan (Perppu Pembubaran Ormas) ini kita komitmen betul menjaga bangsa ini bersama-sama. Ideologi negara jelas, bentuk negara kita jelas, NKRI, ideologinya Pancasila. Kita harus jagain," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitompul mengatakan ditemukan indikasi ormas-ormas anti-Pancasila. Ormas tersebut akan terus dipantau.

"Ada sekitar 2 atau 3 lagi ormas (yang dinilai antiPancasila)," ucap Martinus.