Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menkominfo bentuk tim nilai dan awasi situs berbau radikalisme

Menkominfo bentuk tim nilai dan awasi situs berbau radikalisme Rudiantara. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah mempersiapkan tim panel untuk memberi penilaian dan mengawasi isi situs-situs berbau radikal di internet. Hal ini dilakukan menyusul pemblokiran terhadap 22 situs berbau radikal beberapa waktu lalu.

"Nah agar governance-nya lebih bagus saya sudah tanda tangan Kepmen untuk membentuk panel terdiri dari tokoh masyarakat dan para ahli. Mereka yang akan memberikan penilaian dan rekomendasi," jelas Rudiantara.

Selanjutnya, dia mengaku sudah melobi beberapa pihak berkompeten untuk masuk dalam tim bentukannya itu.Tim Panel ini terdiri dari sejumlah tokoh dengan berbagai latar belakang.

"Bagir (Bagir Manan Ketua Dewan Pers) juga masuk di panel, Gus Sholah (tokoh NU), Din Syamsuddin (tokoh Muhammadiyah). Biar governance-nya lebih bagus transparan fair dan sebagainya," tandasnya.

Dalam kesempatan ini, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara membantah pemblokiran mengacu pada hal-hal yang identik dengan Islam. Namun pemblokiran didasarkan pada rekomendasi BNPT.

"Oh iya itu, kan masalahnya bukan Islam yang diblokir. Ada beberapa situs saja yang terindikasi radikalisme berdasarkan permintaan BNPT," kata Rudiantara kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/4).

Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pernah menyarankan agar Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak memblokir semua situs yang mengandung nama Islam. Pemblokiran, menurut JK, harus lah selektif dan menyasar hanya pada situs yang bersifat radikal.

(mdk/rep)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
AVISI: Perlu Bersama-sama Temukan Solusi Melawan Pembajakan Konten Ilegal

AVISI: Perlu Bersama-sama Temukan Solusi Melawan Pembajakan Konten Ilegal

AVISI: Perlu Bersama-sama Temukan Solusi Melawan Pembajakan Konten Ilegal

Baca Selengkapnya
Menkominfo: 92 Persen Kebisingan di Ruang Digital Ulah Buzzer

Menkominfo: 92 Persen Kebisingan di Ruang Digital Ulah Buzzer

Bahkan Menkominfo menyebut situasi ruang digital lebih baik dibandingkan pada 2019.

Baca Selengkapnya
Jadikan Perbedaan Kekuatan Cegah Masuknya Paham Radikal Intoleran

Jadikan Perbedaan Kekuatan Cegah Masuknya Paham Radikal Intoleran

Masyarakat jangan mudah terpapar informasi hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memicu konflik.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kominfo Sebagai Katalis Komunikasi dan Jejaring Informasi Sehat di NTB

Kominfo Sebagai Katalis Komunikasi dan Jejaring Informasi Sehat di NTB

Rakor Kominfotik se-NTB itu, diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dan kesepakatan bersama.

Baca Selengkapnya
4 Modus Penipuan Online yang Wajib Diwaspadai, Yuk Kenali Saluran Informasi dan Kanal Komunikasi Resmi Blibli

4 Modus Penipuan Online yang Wajib Diwaspadai, Yuk Kenali Saluran Informasi dan Kanal Komunikasi Resmi Blibli

Blibli mengajak masyarakat lebih waspada dengan mengenali saluran informasi dan kanal komunikasi resmi Blibli.

Baca Selengkapnya
Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.

Baca Selengkapnya
Jangan Termakan Hasutan Kelompok Intoleran Jelang Nataru

Jangan Termakan Hasutan Kelompok Intoleran Jelang Nataru

Jangan sampai dimanfaatkan untuk menyebarkan narasi intoleransi, bahkan mengarah pada aksi radikal terorisme.

Baca Selengkapnya
MenPAN-RB: PNS dan PPPK Harus Netral, Termasuk di Aktivitas Media Sosial

MenPAN-RB: PNS dan PPPK Harus Netral, Termasuk di Aktivitas Media Sosial

Netralitas ASN tersebut tidak sama dengan golongan putih (golput). Para PNS maupun PPPK tetap memiliki hak politik, yakni hanya pada bilik suara.

Baca Selengkapnya
15 Prajurit TNI Keroyok Relawan Ganjar-Mahfud Diperiksa Denpom Solo, Dipastikan Tak Ada Korban Meninggal

15 Prajurit TNI Keroyok Relawan Ganjar-Mahfud Diperiksa Denpom Solo, Dipastikan Tak Ada Korban Meninggal

Dandim mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi manakala ada berita hoaks

Baca Selengkapnya