Menkominfo bentuk tim nilai dan awasi situs berbau radikalisme
Merdeka.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah mempersiapkan tim panel untuk memberi penilaian dan mengawasi isi situs-situs berbau radikal di internet. Hal ini dilakukan menyusul pemblokiran terhadap 22 situs berbau radikal beberapa waktu lalu.
"Nah agar governance-nya lebih bagus saya sudah tanda tangan Kepmen untuk membentuk panel terdiri dari tokoh masyarakat dan para ahli. Mereka yang akan memberikan penilaian dan rekomendasi," jelas Rudiantara.
Selanjutnya, dia mengaku sudah melobi beberapa pihak berkompeten untuk masuk dalam tim bentukannya itu.Tim Panel ini terdiri dari sejumlah tokoh dengan berbagai latar belakang.
"Bagir (Bagir Manan Ketua Dewan Pers) juga masuk di panel, Gus Sholah (tokoh NU), Din Syamsuddin (tokoh Muhammadiyah). Biar governance-nya lebih bagus transparan fair dan sebagainya," tandasnya.
Dalam kesempatan ini, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara membantah pemblokiran mengacu pada hal-hal yang identik dengan Islam. Namun pemblokiran didasarkan pada rekomendasi BNPT.
"Oh iya itu, kan masalahnya bukan Islam yang diblokir. Ada beberapa situs saja yang terindikasi radikalisme berdasarkan permintaan BNPT," kata Rudiantara kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/4).
Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pernah menyarankan agar Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak memblokir semua situs yang mengandung nama Islam. Pemblokiran, menurut JK, harus lah selektif dan menyasar hanya pada situs yang bersifat radikal.
(mdk/rep)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
AVISI: Perlu Bersama-sama Temukan Solusi Melawan Pembajakan Konten Ilegal
AVISI: Perlu Bersama-sama Temukan Solusi Melawan Pembajakan Konten Ilegal
Baca SelengkapnyaMenkominfo: 92 Persen Kebisingan di Ruang Digital Ulah Buzzer
Bahkan Menkominfo menyebut situasi ruang digital lebih baik dibandingkan pada 2019.
Baca SelengkapnyaJadikan Perbedaan Kekuatan Cegah Masuknya Paham Radikal Intoleran
Masyarakat jangan mudah terpapar informasi hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memicu konflik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kominfo Sebagai Katalis Komunikasi dan Jejaring Informasi Sehat di NTB
Rakor Kominfotik se-NTB itu, diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dan kesepakatan bersama.
Baca Selengkapnya4 Modus Penipuan Online yang Wajib Diwaspadai, Yuk Kenali Saluran Informasi dan Kanal Komunikasi Resmi Blibli
Blibli mengajak masyarakat lebih waspada dengan mengenali saluran informasi dan kanal komunikasi resmi Blibli.
Baca SelengkapnyaJelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat
Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca SelengkapnyaJangan Termakan Hasutan Kelompok Intoleran Jelang Nataru
Jangan sampai dimanfaatkan untuk menyebarkan narasi intoleransi, bahkan mengarah pada aksi radikal terorisme.
Baca SelengkapnyaMenPAN-RB: PNS dan PPPK Harus Netral, Termasuk di Aktivitas Media Sosial
Netralitas ASN tersebut tidak sama dengan golongan putih (golput). Para PNS maupun PPPK tetap memiliki hak politik, yakni hanya pada bilik suara.
Baca Selengkapnya15 Prajurit TNI Keroyok Relawan Ganjar-Mahfud Diperiksa Denpom Solo, Dipastikan Tak Ada Korban Meninggal
Dandim mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi manakala ada berita hoaks
Baca Selengkapnya