Menko Puan pimpin rapat perluasan bantuan pangan non tunai

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, memimpin rapat tingkat menteri untuk membahas perluasan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap ketiga. Rapat dilakukan di Kantor Menko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (23/8).

Dalam rapat tersebut hadir beberapa menteri terkait yakni, Menteri Sosial Idrus Marham, Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brojonegoro, kemudian perwakilan dari Bank Mandiri dan BNI selaku pelaksana teknis dari program bantuan untuk masyarakat miskin ini.

Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan, program perluasan penerima BPNT tahap ketiga ini, diproyeksikan akan diperluas hingga 59 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Kata dia, nantinya akan ada 3,9 juta keluarga yang mendapatkan bantuan ini.

Menko Puan pimpin rapat perluasan bantuan pangan non tunai ©2018 Merdeka.com

"Programnya akan berjalan pada Oktober. Jadi itu sudah hampir persiapan, sudah tidak ada masalah teknis lapangan," ucap Idrus usai rapat dengan Menko PMK, Puan Maharani.

Idrus menuturkan, secara teknis nantinya pemerintah pusat akan bekerjasama dengan pemerintah daerah yang warganya akan mendapatkan bantuan ini. Kata dia, pemerintah akan menggandeng bupati-bupati agar pelaksanaan BPNT ini berjalan lancar. Tanpa kendala.

"Kenapa ini kita tingkatkan lagi pasti dan akan dijalankan karena memang BPNT ini betul-betul memberikan suatu kepastian bahwa bansos itu diterima dengan baik," ucapnya.

Idrus menjelaskan, setiap kepala keluarga yang menerima bantuan sosial BPNT ini, nantinya akan ditransfer uang sebanyak Rp110 ribu per bulan melalui rekening bank yang sudah ditentukan yakni BNI dan Mandiri.

Dengan begitu, menurut Idrus masyarakat tidak mampu bisa memiliki banyak pilihan untuk membeli kebutuhan. Uang tersebut bisa dibelanjakan di e-warung yang sudah bekerjasama dengan pemerintah. Kata dia, beda dengan diberikan bantuan berupa beras, masyarakat tidak punya pilihan.

"Jadi paling penting lagi dengan BPNT ini masyarakat, memiliki kebebasan untuk memilih, kebebasan berbelanja di warung-warung itu," jelas dia.