Menko PMK tinjau program kota tanpa kumuh di Yogyakarta

Merdeka.com - Pemerintah tengah menggenjot proyek infrastruktur di sejumlah daerah di Tanah Air. Hal ini dilakukan salah satunya demi meningkatkan pelayanan masyarakat, termasuk membangun daerah-daerah kumuh di pinggir kota.

"Pembangunan infrastruktur Pemerintahan Jokowi-JK nyatanya tidak sebatas jalan tol atau bendungan tetapi juga membenahi kawasan kumuh terutama yang ada di kawasan perkotaan," ujar Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, saat mengunjungi Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta, Selasa (15/11).

Dalam kesempatan itu, Puan juga meninjau langsung segala infrastruktur yang sudah dibangun. Puan Maharani mengapresiasi segala capaian pembenahan kawasan kumuh yang sudah dilakukan oleh Kementerian PU-PR.

"Semoga masyarakat dapat menikmati semua fasilitas yang ada, memanfaatkannya demi kehidupan yang lebih baik, dan tentu harus menjaganya," kata Menko PMK.

Dibandingkan sebelumnya, Karangwaru kini adalah kawasan yang aman, bersih, dan nyaman. Sungai Kali Butung yang melintasinya sudah direvitalisasi sehingga air sungai tak lagi meluap, dan mampu menampung air hujan berintensitas tinggi.

Pembangunan akses jalan lingkungan sepanjang 1.336 meter juga telah dilakukan di kelurahan ini, termasuk jembatan penghubung 2 unit, shelter 14 unit, ruang terbuka hijau (RTH) 11 unit dan tangki septik komunal 2 unit.

Warga juga dapat menikmati berbagai fasilitas sebagai wadah berbagai kegiatan, menjadi destinasi kegiatan wisata, tempat pendidikan luar ruang untuk anak-anak, serta tempat olah raga seperti lari atau jalan santai.

Dengan mengikuti program Kotaku, sebanyak 493 Kepala Keluarga memiliki akses bantaran sungai yang nyaman dan aman. Selain itu, akses bantaran sungai juga digunakan sebagai jalur pemeliharaan sungai.

Untuk menata Karangwaru menjadi lebih indah, dana yang digunakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 9,05 miliar, dana masyarakat Rp 2,233 miliar, dan swasta atau corporate social responsibility (CSR) Rp 578 juta. (mdk/rnd)