Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menko PMK: Salat Jumat Berjemaah akan Berbeda Saat New Normal

Menko PMK: Salat Jumat Berjemaah akan Berbeda Saat New Normal muhadjir effendy. Dok. Humas Menko PMK

Merdeka.com - Pemerintah meminta agar masyarakat bersiap menghadapi new normal atau kehidupan baru di masa pandemi virus Corona (Covid-19). Pemerintah pun membuka kemungkinan salat Jumat berjemaah akan dapat kembali dilakukan apabila kebijakan new normal sudah diputuskan.

Meski begitu, pelaksanaan salat Jumat akan berbeda dibandingkan sebelum adanya wabah virus Corona. Selain itu, restoran kemungkinan juga akan dibuka kembali dengan menerapkan protokol kesehatan.

"Jadi protokol di resto, saat ibadah, bagaimana datang di acara-acara yang pengunjungnya banyak itu harus ditaati itu new normal. Salat jumat berjamaah akan beda dengan sebelum new normal," jelas Menko PMK Muhadjir Effendy dalam video conference usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Senin (18/5).

Dia menegaskan, saat ini pemerintah tengah mengkaji aturan pengurangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sebelum memulai new normal. Termasuk, aturan dan protokol apabila tempat ibadah dan publik dibuka kembali saat kebijakan new normal di masa pandemi Corona.

"Yang perlu saya tekankan tidak ada pelonggaran PSBB, pengurangan pembatasan iya. Tapi dikaji seperti yang disampaikan, jangan diartikan pelonggaran 'semau gue'," tegasnya.

"Detail semua bidang yang dikurangi pembatasan sedang digodok dan dikompilasi Kemenkes dan Gugus Tugas," sambung Muhadjir.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemerintah berupaya agar kehidupan masyarakat dapat berangsur-angsur normal di masa pandemi virus corona. Jika nantinya masyarakat masuk ke kehidupan baru atau new normal, maka berbagai sektor usaha dapat beroperasi kembali.

Jokowi menyebut masyarakat dapat beraktivitas normal kembali namun harus menyesuaikan dan hidup berdampingan dengan Covid-19. Pasalnya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa terdapat potensi bahwa virus ini tidak akan segera menghilang dan tetap ada di tengah masyarakat.

"Informasi terakhir dari WHO yang saya terima bahwa meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Artinya kita harus berdampingan hidup dengan Covid," tutur Jokowi seperti dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Jumat (15/5).

Terkait kapan masyarakat dapat kembali hidup normal, Jokowi menuturkan akan melakukan evaluasi serta melihat data dan fakta di lapangan. Misalnya, melihat kurva positif Covid-19, kurva yang sembuh, dan kurva yang wafat, sebelum akhirnya membuat keputusan.

Reporter: Lisza EgehamSumber: Liputan6.com

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menko PMK Muhadjir: Pengeras Suara Untuk Kepentingan Ibadah, Jangan Adu Keras
Menko PMK Muhadjir: Pengeras Suara Untuk Kepentingan Ibadah, Jangan Adu Keras

Menko PMK Muhadjir mengatakan imbauan pengeras suara agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat

Baca Selengkapnya
Menko Airlangga: Masyarakat Pilih Keberlanjutan, Kebijakan Tarif PPN Naik 12 Persen Dilanjutkan
Menko Airlangga: Masyarakat Pilih Keberlanjutan, Kebijakan Tarif PPN Naik 12 Persen Dilanjutkan

Realisasi kenaikan PPN sebesar 12 persen pun pernah diungkap oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal.

Baca Selengkapnya
Menko PMK Muhadjir: WFH 16-17 April 2024 Hanya untuk ASN
Menko PMK Muhadjir: WFH 16-17 April 2024 Hanya untuk ASN

Pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan kerja dari rumah untuk Aparatus Sipil Negara (ASN) selama dua hari.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Menko PMK Harap Pilpres 2024 Berjalan Satu Putaran
Menko PMK Harap Pilpres 2024 Berjalan Satu Putaran

Muhadjir menerangkan, alasan Pilpres sebaiknya satu putaran karena pertimbangan biaya yang begitu besar.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Komitmen Tolak Upah Murah dan PHK Sepihak
Pemerintah Komitmen Tolak Upah Murah dan PHK Sepihak

Pihaknya sudah meluncurkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan.

Baca Selengkapnya
KPK Ingatkan Masyarakat Waspadai Penipuan SPDP Palsu
KPK Ingatkan Masyarakat Waspadai Penipuan SPDP Palsu

Tidak menutup kemungkinan juga beredar di wilayah lain, ataupun dialami pihak lain dengan modus berbeda.

Baca Selengkapnya
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ternyata Tak Ingin Harga Pangan Terus Turun, Ini Alasannya
Jokowi Ternyata Tak Ingin Harga Pangan Terus Turun, Ini Alasannya

Saat melakukan peninjauan, Jokowi menyebut harga-harga komoditas normal.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Lengkap Ditjen Pajak soal Peraturan Terbaru PPh 21
Penjelasan Lengkap Ditjen Pajak soal Peraturan Terbaru PPh 21

Ditjen Pajak menargetkan alat bantu tersebut dapat digunakan mulai pertengahan bulan Januari 2024.

Baca Selengkapnya