Menko PMK Minta Seluruh Lapisan Masyarakat Kantongi BPJS Kesehatan, Termasuk Sultan

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berharap seluruh masyarakat segera mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan termasuk mereka yang tergolong menengah atas. Hal itu seiring dengan keputusan pemerintah untuk menjadikan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) sebagai syarat mengakses pelayanan publik seperti pembuatan SIM, STNK, haji dan umrah, hingga jual beli tanah

"Bagi yang merasa mampu mestinya dengan semangat gotong-royong dia niati saja untuk membantu saudara-saudara yang kurang mampu. Mungkin yang dia keluarkan untuk membayar iuran mereka tidak seberapa, tapi bagi mereka yang sangat membutuhkan itu nilainya luar biasa," kata Muhadjir dalam keterangan tertulis, Rabu (24/3).

Lebih lanjut dia juga memastikan masyarakat yang belum memiliki layanan BPJS Kesehatan tetap dilayani. Nantinya kata dia akan diberikan toleransi atau peringatan bertahap.

"Saya pastikan, misalnya belum punya (BPJS Kesehatan) kemudian tidak dilayani, itu tidak begitu. Tapi nanti ada toleransi, ada peringatan secara bertahap, tidak serta-merta," bebernya.

"Itu yang saya jamin itu, tidak akan ada. Kecuali kalau memang yang sudah dasarnya dinilai sudah bandel baru ada sanksi," tambahnya.

Muhadjir menuturkan sebagaimana arahan Presiden Jokowi, pelaksanaan aturan yang menjadikan BPJS Kesehatan sebagai syarat mengakses pelayanan publik agar tidak dilakukan secara gegabah (grusa-grusu). Jokowi menekankan selain harus mengedepankan manfaat dari aturan itu, juga perlu sosialisasi besar-besaran.

"Masyarakat jangan sampai terpaksa, tapi timbul kesadarannya bahwa ini adalah perintah UU, bukan pemaksaan, dan semua warga negara harus menaati UU yang sudah disepakati bersama," katanya.