Menko PMK minta Kemendagri dan Kemenkeu evaluasi Dana Otsus Papua
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menyoroti penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) di Papua. Dia mengaku tengah mengkaji lebih lanjut terkait usulan evaluasi penggunaan dana tersebut.
"Kita sedang kaji saya lagi minta Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk melihat hal tersebut tapi yang pasti dana Otsus yang pemerintah kirim sampaikan ke Papua dan Papua Barat," kata Puan di Kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (31/1).
Menurutnya dana Otsus di Papua sangatlah besar. Sehingga, dia menilai, seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Papua.
"Itu sangat besar sekali seharusnya cukup untuk bisa ikut mengelola pelaksanaan pemerintahan dan kesejahteraan yang ada di sana," ujarnya.
Sebab itu, anak putri Ketua Umum PDIP itu meminta Kemendagri dan Kementerian Keuangan untuk melihat lebih lanjut evaluasi dana tersebut.
"Manfaatnya itu memang sampai kepada tujuannya atau tidak jadi ini memang tugas dari Kemendagri untuk kemudian juga mengecek apakah uang itu memang sesuai dengan apa yang kita harapkan," tutup Puan.
Sebelumnya, Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan di rapat koordinasi antar kementerian dipimpin oleh Menko PMK muncul pendapat untuk evaluasi pemanfaatan dana otonomi khusus (Otsus) Papua.
"Ada juga pikiran dan ada banyak evaluasi tentang pemanfaatan dana Otsus yang cukup besar. Itu terakhir kalau enggak salah ada 8 Triliun lebih. dengan rincian untuk Papua 5, sekian Triliun dan Papua Barat 2 sekian," ungkapnya, Selasa (30/1).
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pernyataan Pangdam XVII/Cendrawasih Mayjen Izak Pangemanan.
Baca SelengkapnyaRibuan mahasiswa dan masyarakat secara mengarak peti jenazah Lukas Enembe menuju persemayaman.
Baca SelengkapnyaMuhadjir menjelaskan presiden juga mengundang masyarakat untuk bertemu dan berdialog.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Program bantuan pangan cadangan pemerintah berupa beras 10 kilogram untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM) ini awalnya disalurkan sampai Maret 2024.
Baca SelengkapnyaCerita Prabowo Subianto saat masih menjadi Danjen Kopassus dan memimpin operasi penting di Papua.
Baca SelengkapnyaJenderal Agus mengungkap penggantian nomenklatur itu mengikuti penyebutan dari OPM sendiri.
Baca SelengkapnyaPenyaluran perdana Bantuan Pangan Beras 2024 ini diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaMasyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaKorban luka akibat kerusuhan saat iring-iringan prosesi pemakaman mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe, mencapai 14 orang.
Baca Selengkapnya