Menko PMK Minta Daerah Teruskan Genjot Stunting Sampai Nol

Merdeka.com - Pemerintah saat ini terus mengupayakan pencapaian target penurunan stunting hingga 14% di tahun 2024. Hal itu sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, fokus penurunan stunting tidak hanya pada daerah-daerah yang saat ini masih memiliki angka stunting tertinggi. Tetapi, pemerintah juga mendorong daerah-daerah lain bahkan bisa menurunkan angka stunting hingga mencapai nol.

Salah satu daerah yang dinilai telah berhasil dalam upaya menangani stunting adalah Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan laporan, per-Agustus 2021, angka stunting di Madiun 14,9% atau menurun drastis dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 24,94%.

"Tapi tidak kemudian itu boleh berhenti, diusahakan nol. Madiun ini harus punya semboyan nol stunting,” kata Muhadjir dikutip dalam keterangan tertulis, Kamis (27/1).

Muhadjir optimistis, jika semakin banyak daerah atau kabupaten/kota yang telah berhasil menurunkan angka stunting hingga di bawah 14%, maka secara agregat Indonesia akan mampu mencapai target penurunan stunting sesuai yang dicanangkan pada tahun 2024.

Masih Ada Daerah Miliki Angka Stunting Tinggi

Sementara beberapa daerah yang diketahui masih memiliki angka stunting tertinggi, diantaranya Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Dia berharap daerah tersebut bisa melakukan penurunan angka stunting dengan mencontoh wilayah lain.

“Fokus ke daerah yang tinggi stunting bagus, tapi yang sudah berhasil ini harus dijadikan contoh. Saya optimis di 2024 untuk Madiun ini (angka stunting) bisa di bawah 2 digit (di bawah 10 persen), syukur-syukur nol,” ungkapnya.

Namun demikian, Muhadjir menyatakan bahwa penurunan stunting tidak bisa diintervensi hanya melalui satu sektor saja. Melainkan harus komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Mulai dari pencegahan sejak masa remaja hingga pasca melahirkan terutama 1000 hari pertama kehidupan (HPK).

“Stunting ini ruwet. Masyarakat juga masih banyak yang keliru. Stunting itu dianggap kalau tingginya kurang, beratnya kurang, padahal bukan itu. Stunting itu masalahnya pertumbuhan otak. Saat hamil sebenarnya bisa dilacak apakah janin ini bisa potensi stunting atau tidak. Yang sudah pasti, kalau saat 1000 HPK-nya tidak berhasil, intervensi seperti apapun tidak akan bisa,” ungkapnya.

Namun terlepas dari itu, dia mengapresiasi upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun. Selain memberikan vitamin tambah darah untuk mengantisipasi anemia pada remaja, juga terdapat program Integrated Development Plan (Rencana Pengembangan Terintegrasi).

Muhadjir mengutarakan bahwa program tersebut sangat sesuai dengan upaya pemerintah dalam penanganan stunting. Hanya, selain terintegrasi juga harus berkelanjutan.

“Kalau menurut saya perlu ditambah menjadi Integrated Development and Sustainable Plan. Program yang terintegrasi, berkembang, dan berkelanjutan. Karena yang penting sekarang ini bagaimana menjamin kelanjutan program stunting. Kalau kita ingin jadi negara maju harus seminimal mungkin stunting atau bebas stunting,” pungkasnya.