Menko PMK: Kajian Halal Vaksin Sinovac dari BPJPH dan LPPOMUI Sudah Selesai

Merdeka.com - Menko PMK Muhadjir Effendy menuturkan kajian dari badan jaminan produk halal (BPJPH) dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) terkait vaksin Covid-19 buatan Sinovac Biotech China telah rampung. Hal tersebut seiring dengan kedatangan vaksin tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Minggu (6/12) malam.

"Perkembangan terakhir dari persyaratan halal vaksin Sinovac dilaporkan bahwa kajian dari BPJPH atau badan jaminan produk halal dan LPPOMUI telah selesai," kata Muhadjir dalam akun youtube FMB9ID_IKP terkait tindak lanjut kedatangan vaksin Covid-19, Senin (7/12).

Dia menjelaskan saat ini sedang dalam tahap pembuatan fatwa serta sertifikasi halal oleh MUI. "Telah disampaikan untuk pembuatan fatwa dan pembuatan sertifikasi halal oleh MUI. Oleh sebab itu saya ucapkan terima kasih. MUI telah bekerja keras," kata Muhadjir.

Sebelumnya diketahui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program vaksinasi Covid-19 belum bisa langsung dilakukan, meski vaksin sudah tiba di Indonesia. Dia menjelaskan vaksinasi harus melalui berbagai tahapan di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Hal ini untuk memastikan bahwa vaksin Covid-19 yang akan disuntikkan ke masyarakat benar-benar aman. Selain itu, program vaksinan juga harus menunggu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Pelaksanaan vaksinasi masih harus melewati tahapan evaluasi dari Badan POM untuk memastikan aspek mutu keamanan dan efektifitasnya. Selain itu, juga menunggu fatwa MUI untuk aspek kehalalannya," jelas Airlangga dalam konferensi pers, Senin (7/12).

Adapun vaksin yang sudah berada di Indonesia sebanyak 1,2 juta dosis. Jumlah ini merupakan bagian dari total komitmen sebanyak 3 juta dosis vaksin yang akan datang pada Januari 2021.

Airlangga mengatakan pelaksanaan vaksinasi alan dilakukan secara bertahap sesuai sasaran prioritas. Untuk tahap awal, vaksin akan disuntikkan kepada tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik.

"Kedatangan dan ketersediaan vaksin ini secara bertahap. Begitu pula pelaksanaan vaksinasi dilakukan juga secara bertahap dengan prioritas," ucapnya.