Merdeka.com - Menteri Koordinator Maritim, Indroyono Soesilo meminta anggaran Rp 255 miliar‎ dalam APBN 2016. Anggaran tersebut akan dialirkan dalam empat kerja koordinasi kemaritiman.

‎"Itu kita bagi empat, satu untuk koordinasi kedaulatan maritim. Yang kedua untuk koordinasi sumber daya alam dan jasa. Sumber daya alam hayati dan non-hayati dan jasa maritim. Yang ketiga koordinasi infrastruktur maritim. ‎Yang keempat koordinasi untuk pembangunan bangsa kita menjadi bangsa bahari melalui sumber daya manusia, IPTEK bahari, seni, dan olah raga maritim," kata Indroyono di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (7/7).

Indroyono berharap agar Badan Anggaran (Banggar) DPR memberikan tambahan anggaran belanja Kementerian Koordinator Maritim. Permintaan Indroyono anggaran naik dua kali lipat dibandingkan jatah tahun 2015. Jumlahnya menjadi sebesar Rp 255 miliar di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

Perlu diketahui bahwa usulan tersebut melonjak 104 persen atau sebesar Rp 130 triliun, tentu jika dibandingkan dengan pagu Rp 125 miliar di APBN Perubahan 2015.

"Ini nanti kalau ada anggaran 2016, mudah-mudahan Bulan Maret sudah keluar," tuturnya.

Selain itu, Indroyono mengatakan pihaknya sudah merespons permintaan Presiden Jokowi untuk memprioritaskan penggunaan tenaga perekayasa konstruksi dari dalam negeri terkait proyek-proyek infrastruktur maritim. Kebijakan ini diharapkan bisa mengurangi impor barang-barang konstruksi dari mancanegara.

"Enginering desainnya, rancang bangunnya dibuat oleh ahli-ahli kita, dari orang dalam negeri. dengan demikian negara kita akan meningkat, ini kan negara kita sendiri yang kita bangun. Tapi untuk melaksanakan infrastruktur ini butuh tahapan. Tahapan perencanaan, tahapan penyusunan term of reference, tahapan pembuatan visibilitas study, pembuatan detail enginering desain, kalau tahapan ini dimulainya Januari juga, kan butuh waktu 3 bulan," kata Indroyono.

Menurut Indroyono, untuk pembangunan, tender diteken baru bulan Juni. Oleh karena itu bulan depan diharapkan tahap perencanaan pembuatan term of reference, visibility study, dan pembuatan detail bisa dilaksanakan Oktober, November, Desember.

"Sekarang begitu anggarannya mulai cair. Kan perencanaan sekarang, detai desain sekarang, visibilitas sekarang. Oleh karena itu konstruksinya baru mulai Juni, Juli ini. Ini untuk memacu penyerapan anggaran," tuturnya.

Untuk merealisasi keinginan Jokowi tersebut, Indroyono bekerjasama dengan beberapa lembaga seperti BPPT, LIPI, ITB, ITS, Gajah Mada.‎‎ Di sisi lain menurut Indroyono, Wapres Jusuf Kalla mencontohkan program kemandirian bangsa ini dengan membangun Bandara di Makassar, yaituBandara Kuala Namu itu semuanya dibangun dari hasil orang Indonesia.

Perlu diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kementerian dan lembaga untuk membeli kapal hasil produksi dalam negeri. Dengan demikian, pemerataan pembangunan bisa dirasakan rakyat di Pulau Sumatera sebagaimana terjadi di Pulau Jawa.