Menkeu siap beri keterangan ke KPK

Merdeka.com - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjawab tantangan tersangka kasus korupsi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Wa Ode Nurhayati, yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memeriksa Menkeu terkait isu intervensi wakil ketua DPR Muhammad Anis Matta dalam menentukan daerah penerima DPPID.

Pihaknya siap memberi keterangan apapun yang dibutuhkan KPK untuk menyelesaikan perkara tersebut. "Jadi kalau KPK perlu kerjasama saya, saya akan kerjasama dengan baik," ungkap Agus Marto di Jakarta, Selasa (8/5).

Menurutnya, Kemenkeu akan mengikuti proses hukum yang tengah dijalankan. Bahkan, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi terkait kasus penyelewengan DPPID. "Saya sarankan proses itu dijalankan dengan baik, nanti akan terbuka di pengadilan," katanya.

Dia menjelaskan, pada dasarnya proses pembahasan anggaran antara Badan Anggaran dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, berjalan dengan baik dan transparan. Menurutnya, dalam 2 tahun terakhir baik rapat di tingkat panitia kerja atau rapat kerja, diklaim sudah sangat terbuka kepada publik.

"Jadi, kalau seandainya ada yang menanyakan secara khusus, saya rasa itu sudah terbuka, kalau membutuhkan pendalaman, itu dari kemenkeu, tentu akan bersedia memberikan keterangan tambahan," paparnya.

Sebelumnya, Wa Ode Nurhayati menuding Wakil Ketua DPR RI, Muhammad Anis Matta memaksa Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo untuk menandatangani surat penetapan alokasi anggaran dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (PPID) yang diputuskan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Wa Ode pun meminta KPK segera memeriksa Menkeu.

"Iya, (kita minta KPK periksa Menkeu), karena surat itu kan beliau yang buat dan memang surat yang keluar dari menteri sama dengan keputusan akhir dari Banggar," kata penasihat hukum Wa Ode Nurhayati, Wa Ode Nur Zaenab kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (3/5). (mdk/oer)