Menkeu pastikan anggaran gedung baru KPK tersedia
Merdeka.com - Menteri Keuangan Agus Martowardojo optimis pembangunan gedung baru KPK tak hanya sekadar wacana. Sebab, anggarannya sudah ada.
Namun, anggaran itu tidak bisa dicairkan selama tanda bintang yang menunjukkan anggaran itu bisa tidak bisa dicairkan belum dicabut maka pembangunan tidak bisa berjalan.
"Kalau itu anggarannya ada. Tapi tinggal dicabut bintangnya, kalau dicabut bintangnya kita jalankan," kata Agus di Gedung DPR, Rabu (28/6) malam.
Agus sepakat jika produktivitas kinerja pegawai dapat tercapai jika didukung suasana ruangan kerja yang memadai. Maka itu, tak ada alasan untuk menolak usulan itu
"Kebutuhan pegawainya lebih besar produktivitasnya harus ditingkatkan dan didukung oleh infrastruktur yang memadai. Jadi proses ini sedang dijalankan. Saya optimis bahwa semua harus mendukung KPK," tambah Agus.
Saat ini, keputusan mencabut bintang itu ada di tangan Komisi III DPR. Dia pun berharap KPK melakukan komunikasi intens dengan DPR agar rencana itu bisa terealisasi.
"Kalau ingin jadi satu lembaga negara sebagai satu institusi, pembangunan harus lewat APBN. Jadi kita harus bisa mengalokasikan dana sesuai prioritas saya rasa kalau itu untuk KPK itu prioritas jadi tinggal pembahasannya saja diselesaikan antara KPK dan Komisi III untuk kemudian direalisir," tandasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Diketahui kampanye akbar akan digelar 10 Februari mendatang jelang masa tenang Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaAhmad Muhdlor Ali menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.
Baca SelengkapnyaSelain Abdul Gani, KPK juga menjerat enam orang lainnya sebagai tersangka.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaGus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.
Baca Selengkapnya"Penyidik memang membutuhkan keterangan dari pihak keluarga intinya, dalam rangka menelusuri aliran uang dan aset," kata Ali
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 mulai Rabu (27/3).
Baca SelengkapnyaSebaiknya MK difungsikan agar proses dari pemilu cepat selesai, legitimasi rakyat diterima dan pemerintahan bisa berjalan.
Baca SelengkapnyaPasangan Anies-Cak Imin memilih tidak mengambil tanggal 9 Februari untuk kampanye akbar di Jateng
Baca Selengkapnya