Menkes Soal Vaksin Booster: Mohon Maaf Ibu Bapak Anggota DPR Bayar Sendiri

Merdeka.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksin booster Covid-19 hanya diberi secara gratis kepada masyarakat peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Untuk itu, dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Budi meminta maaf tidak ada vaksin booster gratis untuk anggota dewan.

"Mohon maaf bapak ibu anggota DPR yang memang penghasilannya cukup nanti kita minta bayar sendiri, dan itu nanti akan dibuka boleh pilih mau yang mana," ujar Budi saat rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/11).

Pemerintah berencana akan memberikan vaksin booster mulai tahun 2022. Masyarakat diberikan pilihan vaksin yang akan digunakan.

Vaksinasi booster, kata Budi, dilakukan apabila sudah 50 persen penduduk mendapatkan vaksin dosis lengkap. Diperkirakan, target vaksinasi itu tercapai pada akhir Desember 2021.

Budi yakin 59 persen penduduk Indonesia mendapat vaksinasi dosis lengkap pada Desember 2021. Sementara masyarakat yang menerima suntikan dosis pertama diprediksi akan mencapai 80 persen pada akhir tahun.

"Jadi ini adalah saat yang lebih proper, lebih pas untuk kita bisa memberikan vaksin booster ke depannya," ujar Budi.

Pemberian vaksin booster juga diprioritaskan bagi kelompok masyarakat lanjut usia lebih dahulu. Karena kelompok lansia memiliki risiko kematian akibat Covid-19 lebih tinggi ketimbang usia lainnya.

Budi memaparkan, pilihan vaksin booster yang tersedia di antaranya adalah Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, dan Sinopharm.

Saat ini pemerintah masih melakukan uji klinis bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk memberikan vaksin beda jenis. Kementerian Kesehatan meneliti tingkat efektivitas booster vaksin Covid-19 yang diberikan satu merek sama dan beda merek.

"Booster kita sedang melakukan uji klinis dengan perguruan tinggi, jadi istilahnya homologus (satu merek) atau hereteologus (beda merek). Diharapkan akhir Desember ini selesai," ujar Budi.