Menkes Ingatkan Pemda Tak Tahan Stok Vaksin Covid-19

Merdeka.com - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengingatkan, pemerintah daerah tidak menahan stok vaksin dalam pendistribusiannya. Peringatan ini disampaikan seiring arahan Presiden Joko Widodo tentang pedoman hidup bersama epidemi.

"Agar segera disuntikan, jadi jangan ditahan sebagai stok vaksin, segera disuntikan dikirimkan ke provinsi, provinsi juga diminta mengirimkan ke kabupaten kota," katanya dalam konferensi pers virtual, Senin (23/8).

Sebagai bentuk transparansi, dia menyampaikan, pemerintah telah membuat situs agar publik dapat memantau berapa dosis vaksin yang telah disuntikan di setiap daerah, stok vaksin dengan beragam merek.

Dengan adanya berbagai macam merek vaksin sekaligus pengingat program percepatan vaksinasi, Budi meminta agar masyarakat tidak memilih-milih merek vaksin.

"Dengan adanya beberapa macam vaksin ini kami imbau agar masyarakat tidak pilih-pilih vaksin, karena semua vaksin memberikan manfaat yang sama yaitu membangun antibodi," tutup Budi.

Kendala distribusi vaksin di daerah sempat juga disinggung oleh Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Panca Putra Tarigan yang mengatakan ada ketidaksinkronan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota yang berdampak terhadap distribusi vaksin. Untuk menengahi kondisi itu, TNI-Polri menggelar kegiatan vaksinasi.

"Saya mau jujur, banyak provinsi yang enggak nyebarin vaksin ke kabupaten karena perbedaan pandangan politik. Nah di Polri enggak ada di TNI enggak ada kalau kata Komandan distribusi ya distribusiin," ujar Abet dalam diskusi virtual bersama Laporcovid, Rabu (18/8).

Melihat kondisi itu, kata Abet, perlu dilakukan pendalaman fragmentasi-fragmentasi politik dan orientasi lokal.

Dia pun mengonfirmasi, pemerintah daerah banyak menyicil data kematian untuk menjaga citra daerah dalam penanganan pandemi Covid-19.

Kondisi itu diakui Abet sempat membuat Presiden Joko Widodo marah lantaran angka kematian pemerintah pusat dengan daerah tidak sinkron.

"Ada dimensi politik di tingkat lokal ini juga yang jarang dibahas bagaimana kepentingan-kepentingan lokal yang menyicil data untuk kepentingan supaya image daerahnya bagus akhirnya kita kurvanya begitu terus, lama, orang yang sudah dari bulan Mei mati baru dimasukin sekarang," bebernya.