Mengulas Duduk Perkara Penyebab Rizieq Syihab Belum Pulang ke Indonesia

Merdeka.com - Pimpinan Front Pembela Islam, Habib Rizieq Syihab sudah sekitar dua tahun menetap di Arab Saudi. Rizieq meninggalkan Indonesia pada April 2017 untuk menunaikan ibadah umrah. Namun setelah umrah selesai, Rizieq tak kunjung pulang.

Kabarnya ada beberapa persoalan yang menyebabkan Habib Rizieq tak bisa pulang ke Indonesia. Karena itu, pihak Rizieq mendesak pemerintah Indonesia dapat segera memulangkannya. Pemerintah menyatakan ada beberapa kendala kenapa Rizieq tak bisa pulang.

Di sisi lain, saat terbang ke Arab Saudi tengah ramai kasus chat pornografi diduga melibatkan Rizieq Syihab. Lantaran tak cukup bukti, kasus tersebut dihentikan polisi. Beberapa hari terakhir ini pihak Rizieq kembali meminta pemerintah memulangkan Habib Rizieq Syihab. Berikut ulasan penyebab Habib Rizieq Syihab belum bisa pulang:

Kendala Pemulangan Versi FPI

Pada tahun 2018, Front Pembela Islam sempat mengupayakan kepulangan Rizieq Syihab dari Arab Saudi ke Indonesia. Tapi upaya itu gagal karena Rizieq terkendala masalah visa.

Saat itu FPI menduga kepulangan Rizieq sengaja dipersulit. Sehingga pimpinan FPI itu masih tetap tinggal di Arab Saudi.

"Kemarin kan mau keluar dari Saudi, tapi kan visanya dipersulit. Nggak bisa keluar sampai tiga kali. Jadi kesalahannya bukan di beliau," kata juru bicara FPI Slamet Maarif waktu itu.

Pemulangan Rizieq Jadi Syarat Rekonsiliasi Prabowo-Jokowi

Lama tak ada kabar soal pemulangan, pasca Pilpres 2019 muncul kembali wacana pemulangan Habib Rizieq Syihab. Bahkan kabar yang beredar, pemulangan Rizieq Syihab menjadi salah satu syarat rekonsiliasi antara Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto.

Benarkah pemulangan Rizieq Syihab sebagai salah satu syarat rekonsiliasi? "Ya, keseluruhan bukan hanya itu (pemulangan Habib Rizieq). Kemarin-kemarin kan banyak ditahan-tahanin ratusan orang," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Dahnil Ungkap Ada Portal Penghalang Kepulangan Rizieq

Kepulangan Pimpinan FPI Rizieq Syihab sangat dinanti orang terdekatnya. Tapi sayangnya sampai saat ini Rizieq belum juga pulang ke Indonesia.

Eks koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut jika Habib Rizieq tak bisa pulang karena terhalang 'portal'. Portal itu hanya bisa dibuka oleh pemerintah Indonesia.

"Itu portal di tangan pemerintah, Habib itu nggak bisa keluar dari Arab Saudi, tentu itu ada... Kita nggak tahu apa komunikasi pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi, itulah yang kita harapkan dibuka pemerintah Indonesia sehingga Habib bisa kembali ke sini, bisa kembali dengan umat berdakwah," kata Dahnil.

Pemerintah Beberkan Penyebab Rizieq Tak Bisa Pulang

Duta Besar (Dubes) RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel membeberkan penyebab Rizieq Syihab tak bisa pulang ke Indonesia. Penyebabnya yaitu masalah overstay atau tinggal melebihi batas waktu. Rizieq sudah tinggal melebihi batas waktu yang ditentukan pemerintah Arab Saudi.

Sehingga dia harus membayar denda overstay untuk menyelesaikan persoalan itu. "Pertama, karena overstay. Cara penyelesaian ya bayar denda overstay sekitar 15 sampai dengan 30 ribu riyal. Rp110 juta rupiah per orang," kata Maftuh saat dikonfirmasi merdeka.com, Rabu (10/7).

Persoalan pembayaran denda merupakan prosedur yang lumrah bagi seseorang yang overstay. Sebab siapapun bisa dikenakan denda bila overstay. "Ada skema 'pulang gratis' sebenarnya, yaitu mengikuti program 'Amnesti Massal' Kerajaan Arab Saudi. Tetapi kami belum tahu kapan program amnesti ini akan dibuka oleh KSA," katanya.

Tanggapan Wapres JK

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan tanggapan terkait kepulangan Rizieq Syihab yang dihalangi pemerintah. Menurut JK, pemerintah tidak melarang dan menghalangi Rizieq untuk pulang ke Tanah Air. Sebab pemerintah tidak berhak melarang WNI pulang ke negaranya.

"Sejak awal juga begitu. Habib Rizieq sebenarnya tidak dilarang pulang. Cuma beliau ini masih ada kendala untuk pulang. Ya pemerintah terbuka saja," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Rabu (10/7).