Merdeka.com - Sejumlah aktivis dan tokoh nasional yang dituduh sebagai aktor makar terhadap Presiden Joko Widodo menyambangi Gedung DPR/MPR. Sejumlah tokoh itu di antaranya Rachmawati Soekarnoputri, Purnawirawan TNI Kivlan Zein, Ahmad Dhani dan beberapa tokoh lain.

Menggunakan kursi roda, Rachmawati hadir sekitar pukul 11.40 WIB bersama para pendukungnya.

Kehadiran Rachmawati dkk bertujuan untuk mengadukan kasus makar ini kepada pimpinan DPR. Mereka pun difasilitasi oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Gerindra Supratman Andi Agtas, dan Wenny Warouw.

Rachmawati mengatakan, pasal tuduhan makar terhadap sejumlah aktivis ini telah direkayasa dan cenderung ada penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan Polri. Dia membantah jika pihaknya akan melakukan praktik makar terhadap Jokowi.

"Saya sudah melihat ini by desain ini akan justru digembar gemborkan persatuan akan pecah belah. Golongan agama dikatakan kelompok radikal, terorisme dan kelompok nasionalis dikatakan makar," kata Rachamawati di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1).

Rachmawati dan para aktivis merasa difitnah karena mereka hanya ingin menyampaikan petisi agar UUD 1945 dikembalikan melalui MPR/DPR melalui aksi damai pada 2 Desember 2016. Sebab, targetan aksi agar UUD 1945 dikembalikan menjadi pedoman negara itu hanya bisa terealisasi lewat kewenangan MPR.

"Saya memprotes keras tuduhan itu karena sesuai pasal 37 masalah kembali ke UUD 45 itu kewenangan MPR tidak ada istilah penggulingan penguasa itu ada dipasal 7 a, b mengenai kewenangan Presiden," tegas dia.

Di sela aduannya, Rachmawati pun terisak saat menceritakan bentuk makar yang sebenarnya. Sambil menangis, Rachmawati bercerita upaya makar kelompok dewan revolusi kepada Ayahnya yang juga Presiden pertama Soekarno di Istana Negara pada 1965 silam.

Rachmawati mengaku tengah bersama Soekarno saat dewan revolusi mengepung Istana Negara kala itu. Para dewan revolusi itu mencari Soekarno agar dirinya turun sebagai presiden. Dari kejadian itu, Rachmawati tahu definisi makar sebenarnya.

"Pada 1965 saya berada di istana apa saya tahu artinya makar pasukan tidak dikenal mengepung istana menanyakan Presiden dimana itu kan jelas. Tapi kami datang ke MPR Pak," jelasnya.

"Saya berada di Istana Pak (nangis) jadi bagaimana yang dikatakan makar itu saya tahu kalau pengumuman di radio dewan revolusi dipimpin oleh Kolonel untung tapi kami ingin datang ke MPR menyampaikan petisi. Kalau mau makar kami kepung istana bukan ke MPR yang katanya ini rumah rakyat," sambung Rachmawati.

Ditambah lagi, kata dia, rencana aksi penyampaian petisi pada 2 Desember, telah disampaikan kepada ketua MPR Zulkifli Hasan. Rencananya, Rachmawati dkk akan melakukan aksi damai dengan massa berjumlah 20 ribu orang di depan Gedung DPR/MPR.

20 ribu massa ini, lanjutnya, berbeda dengan massa dari GNPF MUI yang menggelar aksi bela Islam jilid III di Monumen Nasional. Akan tetapi, pada 2 Desember dini hari para aktivis malah ditangkap dengan tuduhan makar.

"Itu jauh-jauh hari mengatakan meminta supaya UUD 1945 yang asli bisa kembali lagi. Dan saya waktu itu menolak adanya amandemen. Bukan hari ini tapi kira-kira tahun lalu sudah kita sampaikan jadi bukan barang baru lah. Tanggal 20 kalau dikatakan pasal berapa permufakatan jahat kami heran bermufakat ke UUD 45 ya g asli, ini diplintir," jelasnya.

Oleh karena itu, anak proklamator ini menilai ada kejanggalan dibalik tuduhan makar berujung penetapan tersangkan terhadap belasan aktivis. Dia berharap agar kasus makar yang dituduhkan bisa segera di SP3.

"Kami memohon untuk tidak berlarut gelar perkara tuduhan ini supaya di SP3 kan ini jalan terbaik," pungkasnya.