Mendorong Indonesia Perkuat Industri Pertahanan

Merdeka.com - Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) mengimbau agar Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpahankam) tidak didominasi dari luar negeri alias impor. Ketua Tim Pelaksana KKIP Laksamana TNI (Purn) Sumardjono mengatakan Indonesia harus mandiri memperkuat industri pertahanan.

Dia menjelaskan pentingnya membangun kemandirian memperkuat Alpahankam agar tidak bergantung dengan negara lain. Bukan melarang impor, hanya saja, Sumardjono menuturkan digdaya negeri sendiri malah ditentukan negara lain jika terus ketergantungan.

"Kalau kita tidak mengarah penguasaan teknologi Alpalhankam maka kekuatan kita ditentukan negara lain," kata Sumardjono di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Jumat (28/12).

Nilai tambah dari kemandirian Alpahankam, menurut Sumardjono, agar Indonesia memiliki kekuatan absolut dan negara lain tidak bisa memprediksi seberapa besar kekuatan pertahanan Indonesia.

Selain itu, ia menambahkan teknologi akan mewarnai postur pertahanan karena ketika teknologi berubah maka postur pertahanan maka akan diikuti perubahan postur, struktur dan strategi pertahanan.

"Dalam sistem pertahanan, terdapat doktrin pertahanan, strategi pertahanan, postur, struktur dan teknologi pertahanan. Namun teknologi akan mewarnai pertahanan sehingga bisa berpengaruh pada sistem pertahanan suatu negara," ujarnya.

Dia mencontohkan, di masa lalu Amerika Serikat menempatkan pasukannya di beberapa negara seperti di Jepang dan Filipina. Namun saat ini dikurangi serta diganti dengan satelit.

Kepala Bidang Alih Teknologi dan Ofset KKIP, Laksda TNI (Purn) Rahmat Lubis menyoroti penyerapan anggaran Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) Indonesia dalam Indhan yang masih rendah diserap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) namun lebih banyak impor.

Dia mencontohkan di tahun 2014 dengan anggaran pertahanan Rp83 triliun, diserap BUMN 12 persen dan sisanya 88 persen impor; di 2015 dengan anggaran Rp102 triliun hanya diserap 4 persen oleh BUMN dan 96 persen impor.

"Tahun 2016 dengan anggaran Rp109 triliun hanya diserap 2 persen BUMN dan 98 persen untuk lainnya. Lalu di 2017, dengan anggaran pertahanan Rp 115 triliun, 13 persen untuk BUMN dan 87 persen untuk lainnya," kata Rahmat.

Lalu dia membandingkan dengan China, di 2014 dengan anggaran pertahanan Rp 4,569 triliun diserap BUMN 95 persen dan 5 persen impor; di tahun 2015 dengan anggaran Rp 4,927 triliun diserap 95 persen dan 5 persen impor.

Di tahun 2016, menurutnya, anggaran China sebesar Rp 5,120 triliun, penyerapan BUMN meningkat menjadi 96 persen dan 4 persen untuk impor; lalu anggaran pertahanan China di 2017 sejumlah Rp 5,541 triliun dengan penyerapan BUMN semakin meningkat sebesar 97 persen dan impor 3 persen.

Menyoroti Pendidikan SDM di Sektor Industri Pertahanan

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh KKIP dalam acara diskusi di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, sumber daya manusia di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kebanyakan setingkat SMU/sederajat yang mencapai 55,2 persen. Pun halnya di Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) pendidikan SMA sederajat masih mendominasi sebesar 53,8 persen.

Staf ahli KKIP Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pos M Hutabarat mengatakan sulit jika SDM setingkat SMA sederajat dituntut melakukan inovasi secara signifikan.

"Tanpa bermaksud mendiskreditkan tapi memang agak berat jika SMA sederajat dituntut melakukan inovasi untuk kapal selam misalnya, atau untuk kapal perang," kata Pos dalam satu diskusi di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Jumat (28/12).

Dia mengakui minimnya SDM baik pada BUMN atau BUMS di tingkat pendidikan dikarenakan faktor upah yang mereka terima.

Menurutya, mahasiswa dengan predikat tertinggi di bidangnya sudah pasti menjadi incaran perusahaan industri pertahanan dengan tawaran gaji yang tinggi jika dibandingkan dengan BUMN.

"Sulit merekrut sarjana baru terutama kualifikasi tingkat intelektual yang lebih baik karena kemampuan industri pertahanan untuk beri salary belum seperti yang mereka harapkan. Karena mereka tidak mungkin menerima salary sedemikian rendah menurut persepsi mereka di industri pertahanan," ujarnya.

Kendati demikian, Pos mengaku saat ini pihaknya masih mencaru solusi tepat mengatasi hal tersebut agar industri pertahanan khususnya pembuatan Alpahankam bisa mandiri.

"Kami pun memikirkan bagaimana memberikan industri pertahanan dana tambahan untuk merekrut sarjana-sarjana yang berkualitas," tandasnya.