Merdeka.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy kaget banyak guru yang sudah 20 tahun mengabdi namun masih berstatus honorer. Pemerintah berjanji akan memberikan kesejahteraan kepada tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia.

Hal itu terungkap saat Muhadjir menghadiri Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis (28/2). Acara ini dihadiri ribuan guru dan pelajar yang diawali dengan jalan sehat.

Belum lama naik panggung untuk menyampaikan sambutan, Muhadjir langsung bertanya soal siapa saja yang mengajar sudah 20 tahun namun masih honorer. Sontak, para honorer yang dimaksud mengacungkan tangan.

Banyaknya guru honorer dengan masa pengabdian lama itu membuat Muhadjir terkejut. "Kok masih banyak ya," kata Muhadjir dengan nada kaget.

Untuk membuktikan pengakuan para guru honorer, Mendikbud memanggil empat orang perwakilan. Dia meminta masing-masing menceritakan pengalamannya hingga menjadi guru selama puluhan tahun.

"Saya menjadi guru di SD Negeri Air Kumbang mulai 1999, artinya sudah 20 tahun. Gaji saya terima Rp 750 ribu sebulan, tidak cukup apa-apa, sertifikasi belum apalagi mau diangkat jadi PNS," kata salah satu perwakilan.

Pengakuan yang sama juga diutarakan guru-guru lain. Mereka berharap pemerintah membuat kebijakan untuk mengangkat honorer yang belasan sampai puluhan tahun menjadi guru.

Mendengar pernyataan para guru, Muhadjir berjanji akan mengabulkannya secara bertahap. Menurut dia, saat ini terdapat 800 ribu guru honorer di Indonesia yang bernasib sama dengan guru di Banyuasin.

"Insyaallah semuanya kita selesaikan, bertahap. Tapi syaratnya harus ikut tes, tidak bisa langsung diangkat saja jadi PNS," ujarnya.

"Sementara honorer selain guru seperti operator dan administrator akan kita pikirkan, kita selesaikan dulu honorer guru," sambungnya.

Gelontorkan Rp 1 T Untuk Pendidikan di Banyuasin. Pada kesempatan itu, Mendikbud menggelontorkan dana Rp 1 triliun untuk sektor pendidikan di Kabupaten Banyuasin. Pada tahap awal digulirkan Rp 350 miliar dari dana alokasi khusus (DAK) untuk keperluan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan non fisik, pembangunan unit sekolah baru, serta rehabilitasi ruang kelas.

"Dana Rp 350 miliar itu belum termasuk KIP dan DAU m untuk gaji dan tunjangan guru. Untuk totalnya ada Rp 1 triliun bagi Pemkab Banyuasin," kata Muhadjir.

Menurut dia, sektor pendidikan di Kabupaten Banyuasin memiliki tantangan tersendiri dengan wilayahnya yang sebagian besar merupakan perairan. Perlu dedikasi dari guru dan perhatian dari pemerintah untuk memberikan fasilitas yang cukup agar ada guru yang bersedia ditugaskan di wilayah perairan yang terpencil.

"Tugas pemerintah daerah itu untuk memenuhi kebutuhan guru di tempat mereka mengabdi. Pemerintah pusat menyediakan bantuan, nanti pemerintah daerah yang menimbang apa pembangunan yang prioritas," pungkasnya.