Merdeka.com - Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Mendikbud Anies Baswedan, Asops Kapolri Irjen Unggung Cahyono, Wakil Menkeu Mardiasmo dan Mendagri Tjahjo Kumolo menggelar rapat dengan agenda penyelesaian Poso secara menyeluruh di Kemeko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/6).

Mendikbud Anies Baswedan mengatakan para guru meninggalkan sekolah yang berada di Poso, Sulawesi Tengah. Diduga mereka takut dengan kelompok militan Santoso.

"Para guru di sana meninggalkan sekolah, saya mendengar laporannya tadi rapat," kata Anies usai rapat.

Namun Anies mengaku kabar tersebut perlu diverifikasi dengan cara melakukan peninjauan langsung ke Poso. Dinas pendidikan Poso belum melaporkan para guru itu ke pemerintah pusat.

"Kondisi tidak tahu, jangan tanya saya. Kalau kami belum ada laporan, ini justru diundang operasi disana perlu ada perhatian soal ini. Ada Pondok Pesantren di sana ada mendukung Santoso, tapi itu tanya Kemenag," katanya.

"Ingat guru bukan pegawai Kemendikbud tapi Pemda, atasan Dinas juga kepala daerah," imbuhnya.

Jika terbukti guru meninggalkan sekolah, Menteri Anies akan menambahkan guru di Poso. "Operasi di hutan, ini yang meninggalkan sekolah di Kota. Makanya saya cek dulu nih, karena saya belum menerima laporan," katanya.

Dia mengingatkan, untuk mencegah radikalisme berkembang di daerah, sekolah harus menjalankan Peraturan Menteri No 23 tahun 2015, di mana sekolah melaksanakan kegiatan rutin upacara hari Senin, menyanyikan lagu Indonesia Raya, membaca dan mengaji.

"Kalau sekolah tak melaksanakan upacara bisa ditegur kepala sekolahnya, kepala sekolah bisa dihentikan atau ditarik," katanya.

Terkait operasi Tinombala, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, TNI dan Polri terus memburu kelompok Santoso yang diyakini semakin terdesak. Saat ini jumlah anggota kelompok Santoso juga terus berkurang.

"Saya kira kekuatan Santoso sudah jauh banyak berkurang kita sekarang sudah makin dekat dengan sasaran Insya Allah tidak terlalu lama kita bisa (menangkap)," kata dia.

Untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme, pemerintah memilih menempuh pendekatan pendidikan, dana desa, kesehatan, guru dan pesantren.

"Tadi kita evaluasi semua, progresnya sangat baik, dan kita mendekati penyelesaian Poso dengan holistik. Tidak hanya bicara operasi masalah Santoso," katanya.