Mendes Abdul Halim Usulkan Skripsi Mahasiswa Diganti KKN di Desa
Merdeka.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengganti tugas akhir mahasiswa atau skripsi dengan kerja praktik lapangan selama 4 bulan. Kerja praktik ini dengan memberikan pendampingan terhadap pembangunan di desa.
Dalam istilah umum konsep tersebut lazim dikenal sebagai Kuliah Kerja Nyata atau KKN yang telah ditetapkan di sejumlah perguruan tinggi di beberapa daerah.
Halim menilai, langkah tersebut sejalan dengan ide dari Kemendikbud yang akan meluncurkan Program Kampus Merdeka. Dimana program ini memberikan pilihan kepada mahasiswa yakni selama 3 semester dan minimal 2 semester untuk bisa mengambil program di luar kampus. Seperti magang di NGO, kerja sama riset, atau magang kerja untuk mendampingi kepala desa.
"Kementerian Desa menyambut baik dan akan menindaklanjuti program ini (Kampus Merdeka) untuk membahas secara detil," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima, Kamis (23/1).
Selama 1 semester tetap dihitung 20 SKS. Sehingga mahasiswa diperbolehkan memilih tetap kuliah atau mengganti kurikulum dengan cara praktik kerja di lapangan.
Penghargaan Sarjana Bagi Kepala Desa
Dalam pertemuan kedua menteri itu membahas juga mengenai permasalahan-permasalahan desa di bidang pendidikan. Salah satunya terkait kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kepala desa, yang sebagian besar belum memperoleh gelar sarjana.
"Jabatan kepala desa maksimal 3 kali dan satu periode 6 tahun. Seorang kepala desa yang baik, bisa menjabat selama 18 tahun, dan masih banyak mereka belum sarjana," terang Halim.
Dia berharap terdapat suatu model pemberian penghargaan terhadap kepala desa atas jasanya yang telah memberikan dedikasi tinggi terhadap pembangunan desa. Penghargaan tersebut, menurutnya, bisa diberikan dari sektor pendidikan.
"Diharapkan ada model pemberian penghargaan terhadap kepala desa yang sudah mempunyai prestasi dalam menjabat. Sehingga memudahkan untuk mendapatkan gelar sarjana dengan cara mengonversi pengalaman menjadi kepala desa dengan angka kredit di kampus-kampus," ujarnya.
Pertemuan tersebut juga membahas mengenai ketersediaan guru PAUD di sejumlah daerah. Yang mana sekitar 40.000 PAUD yang terbangun dan tersebar di sejumlah daerah masih memiliki masalah terkait ketersediaan guru.
"Diharapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa membantu terkait pengadaan guru PAUD," pungkasnya.
Reporter: Yopi MakdoriSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sederet Para Pesohor dari Dapil Jabar I Lolos ke Senayan, Ada Melly Goeslaw hingga Istri Ridwan Kamil
Tujuh caleg dipastikan lolos dari Dapil Jawa Barat I.
Baca SelengkapnyaDi Trenggalek, Anies Janjikan Kesejahteraan Bagi Pendidik Madrasah
Untuk pembangunan Jawa Timur bagian selatan, Anies akan melanjutkan program pemerintah saat ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah Melalui Perpusnas akan Kirim Pesan Berantai Permudah Akses Literasi Masyarakat
Adin menjelaskan, kegemaran membaca di satuan pendidikan sudah berkembang melalui sekolah maupun perguruan tinggi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bersaksi di Sidang MK, Menko Muhadjir Sebut Bansos Bukan Program Dadakan Jelang Pilpres 2024
Muhadjir mengklaim bantuan pangan itu merupakan program lama yakni 2023, bukan program dadakan awal 2024 atau jelang Pilpres.
Baca SelengkapnyaDewas KPK akan Serahkan Temuan Aset Firli Tak Tercantum di LHKPN ke Polda Metro Jaya
Dewas KPK akan menyerahkan hasil putusan sidang pelanggaran etik Firli kepada Polda Metro Jaya jika diperlukan.
Baca SelengkapnyaAnies-Cak Imin Siapkan 6 Program untuk Sejahterakan Guru, Ini Daftarnya
Program ini sebagai bentuk menjaga pondasi pendidikan berkualitas untuk kemajuan bangsa.
Baca SelengkapnyaKemendikbudristek Tegaskan Pramuka Tidak Dihapus dari Kurikulum Merdeka
Dia menjelaskan, setiap sekolah telah memandatkan agar memiliki gugus depan pramuka.
Baca SelengkapnyaRekrutmen Petugas Kesehatan Haji 2024 Gratis, Laporkan ke Nomor Ini Jika Ada Pungli
Proses rekrutmen telah dibuka secara online sejak 18 Desember 2023 lalu dan berakhir pada 31 Desember 2023 melalui website https://daftarin.kemkes.go.id.
Baca SelengkapnyaMuncul Usulan Pembentukan Kementerian Makan Siang Gratis, Mungkinkah?
Anggaran makan siang gratis itu pasti lebih tinggi dari seluruh anggaran Kemendikbudristek.
Baca Selengkapnya