Mendagri Tito Sebut Pelatihan Militerisme di IPDN Penting

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan, pelatihan militerisme dalam IPDN bermanfaat dalam menumbuhkan kedisiplinan. Jika ada kasus kekerasan yang dilakukan oleh senior kepada junior, pihaknya akan melakukan tindakan tegas.

Hal itu disampaikan Tito saat menjadi inspektur upacara pada pelantikan di kampus IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kamis (31/10). Kurikulum serupa militer dalam pola pelatihan dan pendidikan bukan berarti harus seperti militer.

"Budaya militerisme bukan buruk, tapi ada bagusnya diterapkan seperti kedisiplinan, kebersihan, kesetiaan kepada negara dan tiang-tiang negara seperti pancasila, UUD 45 hingga NKRI. Tapi jangan kemudian over menjadi seperti betul-betul militer," katanya.

Tito menyinggung kasus yang sempat terjadi beberapa waktu lalu terkait kekerasan di kampus IPDN. Ia menegaskan, hal itu tidak boleh terjadi lagi. Pembinaan dengan cara kekerasan tidak akan berguna karena hanya akan menimbulkan dendam.

"Saya beberapa kali melihat kekerasan senior ke junior pukul memukul masih terjadi, ini tidak boleh terjadi," jelasnya.

"Saya akan ambil tindakan tegas dan keras kalau terjadi kekerasan. Kalau ada salah, tindakan fisik seperti push up, squat jump, fina. Tapi tidak kekerasan, apalagi berlebihan dan menimbulkan cacat apalagi meninggal dunia, pasti kita akan pidanakan," tambah mantan Kapolri itu.

Menurutnya, IPDN merupakan kampus penggerak revolusi mental yang harus menghasilkan pelayan masyarakat dengan mental yang baik serta berwawasan akademik dan kecerdasan kuat.

Awasi Paham Radikalisme

Usai acara, Tito mengaku sedang mengkaji program untuk mencegah aparatur sipil negara (ASN) terpapar paham radikalisme. Semua pegawai negara harus melaksanakan dan menjalankan asas Pancasila.

"Prinsipnya kita tidak ingin ASN memiliki pemikiran di luar konsep negara. Konsep negara ialah NKRI yaitu kesetiaan pada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 45, kemerdekaan dan pluralisme. Itu yang membuat bangunan NKRI ini kokoh," imbuhnya.

Hal ini harus menjadi perhatian khusus, karena ia menilai, para ASN bagian penting dalam pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

"Kita tidak ingin ada ASN yang memiliki pemikiran di luar konsep negara NKRI: yaitu kesetiaan pada pancasila sebagai dasar negara, UUD 45, kemerdekaan, pluralisme, itu yang membuat bangunan NKRI ini kokoh," ucapnya.

"Kalau ada konsep lain di luar itu tentu akan kita hilangkan, tidak boleh ada pada ASN. ASN ini tulang punggung pemerintahan yang akan berpengaruh pada masyarakat," pungkasnya.