Mendagri Sosialisasi Rancangan Peraturan Pemerintah soal Izin Usaha di Daerah

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan sosialisasi dan konsultasi publik atas Rancangan Peraturan Pemerintah perihal penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Dalam pertemuan tersebut Tito pun menjelaskan pertimbangan Presiden Joko Widodo sehingga disusunnya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja salah satunya yaitu membangun sumber daya manusia (SDA) yang produktif.

"Fokus beliau kepada dua hal satu fokus kepada pendidikan dengan menggenjot kualitas pendidikan agar kualitas pendidikan kita menjadi semakin baik untuk membentuk manusia Indonesia yang terdidik. Kedua, adalah harus sehat. Salah satu problema besar di negara kita adalah stunting maka peningkatan kesehatan menjadi prioritas di tingkat pusat dan tingkat daerah," kata Tito kepada para Gubernur, Ketua DPRD Provinsi hingga Kab/Kota secara virtual, Kamis (12/11).

Kedua kata Tito yaitu melalui pembangunan infrastruktur yang baik maka masyarakat dan pengusaha akan mendapatkan kemudahan. Dia menilai saat ini infrastruktur sudah dirasakan. Yaitu Konektivitas jalan raya hingga laut.

"Ini akan memudahkan mobilisasi, transportasi, dan komunikasi yang selain diperlukan oleh masyarakat juga diperlukan oleh pengusaha, baik dalam negeri maupun luar negeri," ungkap Tito.

Tito juga menjelaskan pentingnya perbaikan regulasi di tingkat pusat dan daerah dan juga reformasi birokrasi. Hal itu akan memudahkan investor tanah air dan luar negeri menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia.

"Ada sekian ribu peraturan kepala daerah dan peraturan daerah, maka timbul ide untuk menyederhanakan dalam rangka untuk membuka dan menciptakan lapangan kerja dengan prinsip menggabungkan Undang-Undang atau Omnibus Law," kata Tito.

Kemudian kata Tito yaitu melakukan reformasi birokrasi. Dengan hal tersebut kata Tito akan menyederhanakan birokrasi saat ini yang cenderung bertele-tele. Sehingga bisa mencontoh negara lain yang dapat menyelesaikan dengan hitung jam.

"Karena itulah swasta baik dalam negeri maupun luar negeri harus diberikan kepastian dalam rangka menciptakan lapangan kerja dengan prinsip yang bisa menguntungkan rakyat, tanpa mengorbankan hal-hal yang dasar seperti lingkungan, dan sebagainya," ungkap Tito.

Transformasi Ekonomi

Tito juga menyampaikan keinginan Jokowi agar terjadi transformasi ekonomi di Indonesia dengan mengoptimalkan seluruh peluang yang ada, baik itu SDA, SDM dan juga mengedepankan industri manufaktur seiring dengan perkembangan arus globalisasi.

"Di masa modern ini dengan menggunakan IT ini sudah mendominasi dunia, mulai dari microsoft, apple, google, facebook, dan lain-lain. Mereka tidak hanya mengandalkan sumber daya alam meskipun sumber daya alam tetap menjadi salah satu revenue kita dan sebetulnya banyak peluang lapangan kerja yang lain," ungkap Tito.

Tito pun mengingatkan kembali awal mula UU Cipta Kerja dibuat untuk menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Melihat juga dari tiga faktor yang mendukung Indonesia untuk menuju negara dominan, yaitu angkatan kerja yang besar, SDA yang melimpah, dan luas wilayah yang besar.

"Apabila tidak diberdayakan justru akan menimbulkan dampak negatif, diantaranya bencana demografi, masalah sosial, masalah keamanan dan lain-lain," ungkap Tito.

Pemda Proaktif

Tito juga berharap pemerintah daerah dapat bersikap proaktif dalam memberikan masukkan. Serta mendukung hal tersebut dengan mengutamakan prinsip utama, yaitu meminimalisir pengangguran.

"Saya mohon kepada bapak/ibu kepala daerah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau yang mewakili kita kembali kepada spirit, yaitu membuka lapangan kerja seluas-luasnya tanpa menafikan prinsip-prinsip yang penting," ungkap Tito.