Mendagri sebut masalah perbatasan hambat pembangunan infrastruktur

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meresmikan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Tjahjo menjelaskan, tugas BNPP secara garis besar, yaitu mengoordinasikan agar seluruh anggaran pembangunan perbatasan dari 22 kementerian/lembaga bisa optimal.

Dia menambahkan, masih banyak permasalahan yang terjadi di perbatasan yang menghambat pembangunan infrastruktur, terutama yang berkaitan dengan tapal batas.

"Perbatasan yang masih bermasalah itu batas dengan negara lain yang belum clear," katanya di Kantor BNPP, Jakarta, Kamis (19/5).

Mantan Sekjen PDI Perjuangan ini mencontohkan, persoalan yang masih sulit diselesaikan yaitu perbatasan dengan Malaysia. Menurutnya, belum ada kejelasan terkait tapal batas kedua negara.

"Saya kira jaraknya satu langkah sudah beda. Melangkah ke sana sudah Malaysia atau Indonesia. Bahkan ada yang ber-KTP ganda. Makanya ini harus clear, jelas tapal batasnya," tegasnya.

Namun, Tjahjo mengungkapkan, beberapa perbatasan lain sudah hampir rampung. Contohnya seperti Filipina, Singapura, Papua Nugini dan Timor Leste.

Dia mengharapkan, keberadaan kantor baru tersebut dapat memperlancar koordinasi BNPP dengan sejumlah stakeholders atau pemangku kepentingan. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lokasi perbatasan serta demi menjaga kedaulatan NKRI.