Mendagri sebut maraknya OTT kepala daerah karena masalah individu

Merdeka.com - Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat menambah daftar kepala daerah yang ditindak operasi tangkap tangan KPK. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan fenomena ini merupakan perbuatan oknum saja.

Menurutnya, kepala daerah yang terkena OTT pun hanya kurang dari 1 persen. Mantan Sekjen PDIP ini menegaskan sistem di kementeriannya tidak ada yang salah.

Pihaknya juga sudah berulangkali mengingatkan wilayah rawan korupsi kepada para kepala daerah. Mulai dari penganggaran, dana hibah dan bansos, serta pengadaan barang dan jasa.

"Ya kami mau ngomong apa ya. Selalu saya sampaikan area rawan korupsi, perencanaan anggaran, politik uang. Lah kok masih ada aja," kata Tjahjo di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (24/5).

"Sistemnya sudah bagus semua. Ya kembali ke individunya, karakter," imbuhnya.

Tjahjo menampik bahwa maraknya korupsi di kepala daerah karena biaya pilkada yang mahal. Dia menyebutkan hanya oknum kecil saja yang melakukan korupsi terkait untuk menutup biaya pencalonan.

"Saya kira enggak semua. Memang kalau mau jujur yang kena enggak sampai 1 persen ya. Enggak sampai 1 persen enggak bisa diinikan, kan case by case aja," kata dia.

Sebelumnya, Tim Penindakan KPK melakukan OTT terhadap Bupati Buton Selatan pada Rabu (23/5). Delapan orang lainnya juga ikut diamankan.

OTT ini diduga suap terkait proyek di daerah setempat. Ketua KPK Agus Rahardjo memastikan hari ini akan ada pengumuman resmi.