Mendagri sebut anggaran e-KTP RP 500 M tertahan di Kemenkeu

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan masih ada sejumlah warga yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama. Padahal, hampir sebagian besar masyarakat Indonesia sudah menggunakan KTP elektronik atau e-KTP sebagai tanda pengenal.

Menurutnya, adanya sejumlah warga yang masih menggunakan KTP lama akibat anggaran yang disiapkan pemerintah masih tertahan di Kementerian Keuangan. Gamawan mengungkap total dana yang masih ditahan tersebut mencapai Rp 500 miliar.

"Iya itu kan, anggaran e-KTP ini sepenuhnya dari pusat dan sekarang masih tertahan di Kemenkeu. Totalnya ada sekitar Rp 500 miliar untuk seluruh kabupaten/kota," ungkap Gamawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (20/8).

Meski ada dana yang tertahan di Kementerian Keuangan, pemerintah tetap menerbitkan sekitar 4 juta e-KTP setiap tahun. Dia memastikan akan berupaya keras agar anggaran tersebut bisa dicairkan pada September mendatang.

"Insya Allah bulan September bisa cair dan langsung didistribusikan ke daerah-daerah agar mereka bisa membuat e-KTP itu," tandasnya.