Mendagri: PPKM Dicabut Bukan Berarti Pandemi Covid-19 Berakhir
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta masyarakat tidak euforia dengan kebijakan pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Dia mengingatkan, pencabutan PPKM bukan menunjukkan pandemi Covid-19 berakhir.
“Sekali lagi, tidak berarti pandemi (Covid-19) selesai,” kata Tito di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (30/12).
Mantan Kapolri ini mengatakan, kebijakan PPKM menyesuaikan dengan kondisi penularan Covid-19. Jika kasus Covid-19 kembali meledak, pemerintah akan menerapkan lagi PPKM.
“PPKM dapat diberlakukan kembali jika terjadi kenaikan kasus yang sangat signifikan atau dalam kata lain bahasanya adalah bila terjadi lonjakan,” ucapnya.
Darurat Covid-19 Belum Dicabut
Presiden Jokowi mencabut PPKM mulai hari ini, 30 Desember 2022. Namun, status kedaruratan Covid-19 di Indonesia tidak dicabut. Sebab, pandemi di dunia belum berakhir sepenuhnya.
“Untuk status kedaruratan tidak dicabut karena pandemi belum berakhir sepenuhnya dan pandemi ini sifatnya bukan per negara tapi sudah dunia," kata Jokowi.
Kepala Negara menjelaskan, status kedaruratan kesehatan tetap dipertahankan. Hal itu mengacu pada keputusan World Health Organization (WHO).
"Status kedaruratan kesehatan tetap dipertahankan mengikuti status dari public health emergency of international concern dari badan kesehatan dunia WHO," jelas Jokowi.
(mdk/tin)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kemenkes memperoleh beberapa laporan yang menunjukkan perubahan gejala pada penderita DBD pascapandemi COVID-19, salah satunya datang dari Kota Bandung.
Baca SelengkapnyaTren kenaikan kasus mingguan Covid-19 nasional per 9 Desember 2023 dilaporkan menyentuh angka 554 kasus positif.
Baca SelengkapnyaImbauan ini mengingat penularan Covid-19 dilaporkan kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mengingat karena pada 8-9 Februari sehubungan dengan hari libur dan cuti bersama.
Baca SelengkapnyaTerkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaNamun kalau untuk yang komorbid, kata Menkes, risiko tetap ada karena virusnya tidak hilang.
Baca SelengkapnyaAni menjelaskan, JN.1 memiliki gejala yang sama seperti Covid-19 lainnya.
Baca SelengkapnyaPemerintah akui penempatan pekerja migran masih memiliki berbagai tantangan.
Baca SelengkapnyaBandara sebagai pintu masuk pertama perlu melakukan persiapan terkait mitigasi Covid-19.
Baca Selengkapnya