Merdeka.com - APBD DKI 2018 telah disepakati dengan DPRD di angka Rp 77,110 triliun pada rapat paripurna, Kamis (30/11) lalu. Meski begitu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan belum menerima hasil keputusan untuk dievaluasi.

Namun, APBD yang terbilang cukup besar itu, dipastikan tidak akan dilakukan pemotongan. Tjahjo mengungkapkan ada skala prioritas dalam penganggaran. Program pemerintah pusat dan program unggulan Gubernur jangan sampai dikesampingkan dalam anggaran. Selama hal itu disepakati, Kemendagri tak akan menolak.

"Skala prioritas yang harus dimasukan di DKI adalah masalah yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan dan mengatasi kemacetan, mengatasi banjir, kemudian memberikan tempat fasilitas umum yang lebih layak. Sepanjang itu tercukupi Kemendagri akan setuju," ujarnya di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (5/12).

Kemendagri, kata politisi PDIP itu, tak akan melakukan pemotongan melainkan mengalihkan untuk skala prioritas program pemerintah daerah. Misalnya jika anggaran kunjungan kerja DPRD besar dan dibutuhkan pada pos lainnya, maka dana itu akan dialihkan untuk prioritas.

"Bukan motong bisa mengalihkan sepanjang program skala prioritas tadi belum masuk. Atau mungkin jangan sampai lebih banyak uang untuk studi banding daripada uang untuk mengatasi sampah di Jakarta. Harus seimbang pokoknya," terangnya.

Tjahjo memastikan untuk program kampanye Anies-Sandi tidak akan diganggugugat. Sebab program tersebut merupakan program jangka panjang dan jangka pendek bagi pemprov DKI. Perlu diketahui pembengkakan anggaran cukup besar saat beberapa program seperti OK Oce, KJP Plus, DP 0 persen, dan OK Otrip, dimasukkan.

"Janji kampanye Pak Anies Pak Sandi itu menjadi program jangka pendek menengah dan jangka panjang pemerintah DKI. Bagi Kemendagri jangan sampai memotong mematikan atau mengurangi atau menghambat program strategis nasional itu aja titik," tutupnya.