Mendagri bolehkan kolom agama di KTP dikosongkan
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan kolom agama pada KTP boleh dikosongkan. Hal ini demi mengakomodir rakyat Indonesia yang memeluk keyakinan selain enam agama yaitu Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
"Berdasarkan Undang-undang (UU) baru enam agama. Kalau mau tambah, harus mengosongkan, nggak ada masalah," ujar Tjahjo di Jakarta, Kamis (6/11).
Menurut Tjahjo, Kemendagri masih melakukan pencatatan terkait kepercayaan apa saja yang dianut masyarakat. Namun demikian, kepercayaan tersebut saat ini belum dapat dimasukkan ke dalam kolom agama di KTP.
"Saat ini di KTP-nya bisa dikosongkan dulu," ungkap dia.
Selanjutnya, Tjahjo mengatakan pihaknya memiliki dasar dalam menetapkan kebijakan tersebut. Menurut dia, setiap warga negara punya kewajiban sendiri dengan keyakinannya masing-masing.
"Semangatnya kita tidak ingin campuri urusan warga negara memeluk agama dan keyakinan sepanjang tidak mengganggu," katanya.
Lebih lanjut, Tjahjo mengaku akan melakukan pembicaraan dengan menteri terkait rencana penerapan kebijakan ini. Dia menegaskan, langkah ini perlu diambil karena Indonesia bukan negara agama.
"Koordinasi dengan menko terkait, Kementerian Agama, MUI, PGI, PHDI, dan lain-lain. Ini bukan negara agama," pungkasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pasalnya, kata Budi penonaktifan akan dilakukan langsung oleh Kemendagri.
Baca SelengkapnyaDKPP diharapkan bisa bekerja secara lebih nyaman, melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya,
Baca SelengkapnyaSorang anggota KPPS di Kendal, Teguh Joko Pratikno (43) meninggal dunia saat penghitungan suara pada Rabu (14/2) sekitar pukul 23.30 WIB.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaKetut menyebut, penetapan lima tersangka itu dilakukan pada Jumat, 16 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaGerakan itu sebagai bentuk kepanikan lantaran elektabilitas Prabowo-Gibran terus meningkat.
Baca SelengkapnyaHanya saja Ali enggan untuk membeberkan sejumlah aset yang telah disita tersebut.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Karnavian menegaskan Gubernur DKJ dipilih langsung oleh rakyat bukan ditunjuk Presiden.
Baca Selengkapnya