Mendagri Minta Pemda Buat Terobosan Percepat Program Vaksinasi Covid-19

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah untuk membuat terobosan sebagai upaya untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih mengedepankan kreativitas dalam menjalankan kebijakan tersebut.

“Kita harapkan pemerintah daerah melakukan terobosan, begitu menerima (dosis vaksin), dia harus mendistribusikan, setelah itu melakukan vaksinasi dengan kecepatan yang diharapkan oleh pemerintah, makin cepat makin baik,” kata Tito dalam acara ‘Gerakan Sukseskan Program Vaksinasi Nasional’ di Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (31/3).

Untuk dapat menyelesaikan target nasional, pemerintah daerah, kata Tito, perlu membuat konsep vaksinasi. Konsep ini diperlukan sebagai panduan dalam mengimplementasikan kebijakan vaksinasi di daerah. Adapun konsep atau skenario yang dimaksudkan Tito adalah terkait dengan perlunya daerah membuat kelompok prioritas penerima vaksin.

Data ini dapat diperoleh melalui kolaborasi Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga vaksinasi dapat dilakukan secara tepat sasaran.

“Konsep untuk memvaksinasi mereka yang rentan; lansia, nakes, komorbid, dan kemudian mereka yang berinteraksi sangat tinggi, ini harus dijadikan target sehingga bisa dihitung, kerja sama Dinkes dan Dukcapil, by name, by address, kemudian dari skenario itu, mereka ditarget, timeline, sehingga kita bisa membuat, memiliki angka kebutuhan minimal, itu skenario minimal,” bebernya.

Setelah skenario atau konsep minimal terdata, dilaporkan dan mendapatkan prioritas untuk divaksinasi, pemerintah daerah dapat mendata kelompok prioritas lainnya, di luar kelompok prioritas utama.

“Setelah itu, kalau yang super prioritas ini sudah divaksin, ditambah lagi dengan mereka yang urgent, ini namanya skenario moderat,” ujarnya.

Kemudian skenario ketiga, lanjut Tito, pemerintah daerah dapat membuat konsep kelompok non-prioritas yang masih dilakukan dengan kerja sama antara Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

“Baru yang ketiga adalah skenario maksimal, ini minimal 2/3 dari populasi, termasuk yang sehat-sehat, semua, anak-anak muda yang perlu divaksin, itu juga kelompok non prioritas, nah ini ada angkanya, by name by address itu yang betul-betul saya minta ke daerah, ada data bottom-up,” tukasnya.

Reporter: Yopi Makdori

Sumber: Liputan6.com