Mendagri Minta KPU Rasionalisasi Anggaran Pilkada 2020

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta KPU dan Bawaslu untuk merasionalisasi alias menghemat anggaran Pilkada 2020.

"Kita meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan rasionalisasi. Karena tidak semua kegiatan-kegiatan yang disusun dalam program kerja dan anggaran KPUD masing-masing itu ada yang dilaksanakan," katanya dalam rapat dengan Komisi II, Kamis (11/6).

Adanya kegiatan pertemuan yang semula dianggarkan, kini bisa dialihkan. Pasalnya pertemuan saat ini dilakukan secara virtual. Sehingga, dia menilai, anggaran dapat dialihkan untuk keperluan lain.

"Contoh verifikasi calon perorangan yang semua sudah dianggarkan dalam pos KPUD, namun dalam kenyataan tidak semua daerah terdapat calon perorangan. Artinya ada pos yang tidak terpakai. Kemudian dengan adanya protokol pembatasan dalam jumlah besar maka kegiatan-kegiatan yang masih seperti bimbingan teknis itu diubah menjadi kegiatan virtual," jelasnya.

Tito mengungkapkan, adanya rasionalisasi anggaran di pos tertentu dapat digunakan untuk pembelian APD.

"Ini salah satu contoh pos yang bisa disederhanakan dan dananya bisa dialihkan untuk penambahan perlengkapan proteksi penyelenggara maupun pemilih," tegasnya.

Diketahui, Tito menyebut sebanyak 204 pemerintah daerah yang memerlukan tambahan biaya dari APBN.

"204 daerah sudah komunikasi, total yang memerlukan tambahan APBN yaitu Rp1,02 triliun," katanya.

Rincian Rp1,02 triliun itu adalah untuk KPUD Rp908,44 miliar, Bawaslu daerah Rp76,36 miliar, pengamanan Rp35,78 miliar.

Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com