Mendagri minta Gubernur Sumsel pecat pejabat yang terjaring OTT

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mencoreng muka jajaran Pegawai Negeri Sipil dan Pemerintah Daerah. Apalagi, kedua belah pihak diduga menerima suap terkait pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Tjahjo meminta agar pejabat yang tertangkap tangan tersebut diberhentikan dari jabatannya. Apalagi, pejabat Pemda dan anggota DPRD yang tersandung OTT sudah seringkali terjadi.

"Gubernur Sumsel atau bupati harus segera memproses pemberhentian pejabat kabupaten tersebut yang terkena OTT," tulis Tjahjo dalam pesan singkatnya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (20/6).

Tjahjo menyatakan penyesalannya terhadap kejadian itu, padahal sudah banyak pejabat maupun anggota dewan yang tertangkap tangan sedang menerima uang suap. Politikus PDIP ini menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk mengungkap kasus tersebut.

"Saya menyesalkan kejadian OTT pejabat pemda Kabupaten dan anggota DPRD setidaknya mencoret muka jajaran PNS dan Pemerintah Daerah, di dalamnya ada oknum anggota DPRD."

"Terkait oknum anggota DPRD, kita serahkan saja kepada Pimpinan Partai Politik tersebut, saya kira akan ada tindakan tegas," tutupnya.