Mendagri minta dana kelurahan tidak dipolitisasi, dikaitkan dengan kampanye

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan usulan dana kelurahan merupakan program yang sejak dua tahun lalu sudah digagas dan baru akan direalisasikan saat ini. Dia meminta usulan tersebut tidak dipolitisasi.

"Kan konsentrasinya pemerintah ke desa dulu, kemarin enggak semua serentak, bertahap, jangan dikaitkan dengan isu politik," kata Tjahjo di Ruang Serba Guna Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (24/10).

Dia meminta kepada publik jangan mengaitkan usulan dana tersebut dengan kampanye. Karena usulan tersebut adalah bagian dari pemerintahan yang akan berakhir pada 20 Oktober 2019.

"Jangan dikaitkan macam-macam, ada aturannya, macam-macam ada tahapannya maupun perencanaan program yang sudah diprogram pemerintah baik jangka pendek atau jangka panjang," papar Tjahjo.

Kemudian, terkait usulan tersebut adalah bagian dari masyarakat yang meminta kepada Jokowi. Sebab itu, Jokowi kata Tjahjo merespon dengan cepat. "Masa mengapresiasi enggak boleh," tegas Tjahjo.

Pemerintah mengklaim telah menggelontorkan Rp 400 triliun untuk pembangunan infrastruktur selama tahun 2018. Bahkan ikut mendorong perputaran uang di desa. Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah tidak menghabiskan uang, namun memainkan uang tepat sasaran.

Jokowi menyatakan bahwa pembangunan sarana perputaran dana dapat digunakan untuk meningkatkan masyarakat desa. Di depan kepala desa dan lurah se-Indonesia, Jokowi menjanjikan akan menyediakan dana operasional.

"Untuk menyejahterakan ekonomi kerakyatan dalam pedesaan, pemerintah juga akan menggarisbawahi dana operasional desa dan kelurahan se-Indonesia untuk korban titik ekonomi baru," kata Presiden saat ini Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna ke-XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2018 di Kawasan Garuda Wisnu Kencana, Bali, Jumat (19/10).