Mendagri khawatir perusahaan asal Amerika ikut garap proyek e-KTP

Merdeka.com - Setelah dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mendapatkan kabar buruk dari perusahaan asal Amerika Serikat soal utang proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP. Perusahaan yang disubkontrak oleh konsorsium pemenang tender itu menemui Tjahjo. Mereka mengatakan bahwa pemerintah memiliki utang sebesar USD 90 juta atau sekitar Rp 1,2 triliun.

"Begitu saya jadi menteri, sudah dihubungi oleh perusahaan itu menemui saya, beberapa agennya. Pak menteri, kementerian Anda masih utang sama saya," kata Tjahjo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11).

Tjahjo heran perusahaan asing bisa dipercaya sebagai pemenang tender proyek yang berkaitan dengan urusan data rahasia penduduk di Indonesia. Dikhawatirkan perusahaan asing itu menyalahgunakan data kependudukan tersebut.

"KPK punya komitmen, menjadi skala prioritas. Bukan jumlah uangnya, uang besar, tapi data kepen‎dudukan itu, kok bisa sampai perusahaan asing memenangkan tender proyek urusan rahasia penduduk Indonesia," terangnya.

Dia mengaku telah berkonsultasi dan meminta bantuan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas kejanggalan proyek tersebut.

"Ternyata ada, dan konsorsium belum bayar, ini yang kami minta KPK serius dan pak Agus (Ketua KPK) janji serius tuntas. Karena itu kuncinya," tegasnya.

Data yang dipegang oleh perusahaan itu sangat banyak. Jumlahnya sekitar 110 juta data penduduk Indonesia. Politisi PDIP ini menyebut, sangat berresiko jika perusahaan asing memiliki data kependudukan Indonesia, semisal untuk pembuatan paspor palsu.

"Wong namanya internasional, bisa tahu-tahu ada orang yang punya paspor pakai data Anda. Bukan nama saja, lengkap. Sampai iris mata, sidik jari," ucap Tjahjo.