Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mendagri: Kalimantan Utara siap jadi provinsi baru

Mendagri: Kalimantan Utara siap jadi provinsi baru gamawan fauzy. merdeka.com/merdeka.com

Merdeka.com - Wacana pembentukan Provinsi baru Kalimantan Utara (Kaltara) semakin santer didengungkan. Bahkan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi menilai Kaltara siap menjadi provinsi baru karena memiliki potensi untuk dikembangkan.

"Kalau evaluasi sementara dari Kemenkeu dan Kemendagri, kami melihat Kaltara memiliki potensi untuk dikembangkan," kata Gamawan kepada wartawan di Gedung Kemendagri, Jakarta, Jumat (15/6).

"Dari analisa keuangan, kemampuan fiskal dan pemerintahan, Kaltara itu layak dimekarkan. Sementara yang lain masih perlu pendalaman," lanjut Gamawan.

Selain memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, luas Kaltara yang hampir menyamai luas Pulau Jawa, membutuhkan sistem pemerintahan daerah independen dan terpisah dari Kalimantan Timur.

Letak Kaltara yang berbatasan dengan negara tetangga, membutuhkan penanganan serius. "Mengingat Kaltara lokasinya strategis, pemerintah menawarkan, supaya tidak timbul permasalahan ke depan, soal batas wilayah harus ada kejelasan," lanjutnya.

Untuk itu, lanjut Gamawan, jika wacana pembentukan Provinsi Kaltara penting untuk kesejahteraan rakyat, maka diharapkan DPR dan pihak terkait lainnya untuk segera menyetujui.

"Karena kita memperhitungkan dengan Pemilu 2014, tentu itu juga harus dipertimbangkan. Artinya kan nanti calon dari daerah juga harus ada, termasuk pengaturan pembagian wilayah," pungkasnya.

(mdk/hhw)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pj Gubernur Kaltim Dorong Dinas Pariwisata Maksimalkan Potensi Wisata dengan Hadirnya IKN

Pj Gubernur Kaltim Dorong Dinas Pariwisata Maksimalkan Potensi Wisata dengan Hadirnya IKN

Keberadaan Ibu Kota Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur membuka peluang banyak hal bagi penduduk lokal.

Baca Selengkapnya
Pj Gubernur Kaltim Sambut dan Temani Presiden Jokowi ke Sejumlah Daerah Termasuk IKN

Pj Gubernur Kaltim Sambut dan Temani Presiden Jokowi ke Sejumlah Daerah Termasuk IKN

Presiden akan berada di Kaltim hingga Jumat (1/3/2024) mendatang.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPR dan Korlantas Ungkap Persiapan Terkini Menuju Arus Mudik Lebaran 2024

DPR dan Korlantas Ungkap Persiapan Terkini Menuju Arus Mudik Lebaran 2024

Korlantas menjelaskan persiapan mudik balik Lebaran 2024 mencapai 98 persen.

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Petakan Ada 15 Provinsi Rawan dalam Pilkada 2024, Ini Daftarnya

Panglima TNI Petakan Ada 15 Provinsi Rawan dalam Pilkada 2024, Ini Daftarnya

Pelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.

Baca Selengkapnya
Kepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi

Kepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi

Penggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.

Baca Selengkapnya
Mengenal Tari Kandangan Jawa Barat, Siap Tampil pada HUT RI ke-78 di Istana Merdeka

Mengenal Tari Kandangan Jawa Barat, Siap Tampil pada HUT RI ke-78 di Istana Merdeka

Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap mengirimkan keikutsertaan Tari Kandangan pada 17 Agutus di Istana Merdeka

Baca Selengkapnya
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres

DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres

"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."

Baca Selengkapnya