Mendagri: Kalimantan Utara siap jadi provinsi baru
Merdeka.com - Wacana pembentukan Provinsi baru Kalimantan Utara (Kaltara) semakin santer didengungkan. Bahkan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi menilai Kaltara siap menjadi provinsi baru karena memiliki potensi untuk dikembangkan.
"Kalau evaluasi sementara dari Kemenkeu dan Kemendagri, kami melihat Kaltara memiliki potensi untuk dikembangkan," kata Gamawan kepada wartawan di Gedung Kemendagri, Jakarta, Jumat (15/6).
"Dari analisa keuangan, kemampuan fiskal dan pemerintahan, Kaltara itu layak dimekarkan. Sementara yang lain masih perlu pendalaman," lanjut Gamawan.
Selain memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, luas Kaltara yang hampir menyamai luas Pulau Jawa, membutuhkan sistem pemerintahan daerah independen dan terpisah dari Kalimantan Timur.
Letak Kaltara yang berbatasan dengan negara tetangga, membutuhkan penanganan serius. "Mengingat Kaltara lokasinya strategis, pemerintah menawarkan, supaya tidak timbul permasalahan ke depan, soal batas wilayah harus ada kejelasan," lanjutnya.
Untuk itu, lanjut Gamawan, jika wacana pembentukan Provinsi Kaltara penting untuk kesejahteraan rakyat, maka diharapkan DPR dan pihak terkait lainnya untuk segera menyetujui.
"Karena kita memperhitungkan dengan Pemilu 2014, tentu itu juga harus dipertimbangkan. Artinya kan nanti calon dari daerah juga harus ada, termasuk pengaturan pembagian wilayah," pungkasnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pj Gubernur Kaltim Dorong Dinas Pariwisata Maksimalkan Potensi Wisata dengan Hadirnya IKN
Keberadaan Ibu Kota Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur membuka peluang banyak hal bagi penduduk lokal.
Baca SelengkapnyaPj Gubernur Kaltim Sambut dan Temani Presiden Jokowi ke Sejumlah Daerah Termasuk IKN
Presiden akan berada di Kaltim hingga Jumat (1/3/2024) mendatang.
Baca SelengkapnyaDPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
DPR dan Korlantas Ungkap Persiapan Terkini Menuju Arus Mudik Lebaran 2024
Korlantas menjelaskan persiapan mudik balik Lebaran 2024 mencapai 98 persen.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Petakan Ada 15 Provinsi Rawan dalam Pilkada 2024, Ini Daftarnya
Pelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.
Baca SelengkapnyaKepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi
Penggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.
Baca SelengkapnyaMengenal Tari Kandangan Jawa Barat, Siap Tampil pada HUT RI ke-78 di Istana Merdeka
Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap mengirimkan keikutsertaan Tari Kandangan pada 17 Agutus di Istana Merdeka
Baca SelengkapnyaMedia Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaDPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres
"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."
Baca Selengkapnya