Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mendagri: Kalau server e-KTP aman, kenapa KPK masuk?

Mendagri: Kalau server e-KTP aman, kenapa KPK masuk? Menteri Tjahjo Kumolo datangi KPK. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berkukuh server e-KTP belum aman. Dia masih yakin data yang didapatnya terkait server berada di luar negeri valid.

"Itu data yang kami dapat, jika benar server aman kenapa KPK masuk?" ujar Tjahjo di Jakarta, Rabu (26/11).

Tjahjo mendasarkan hal ini pada kondisi fisik server yang memang berasal dari India. Dia mengaku akan terus melakukan evaluasi terhadap data yang tersimpan di server tersebut. "Kami hanya akan evaluasi data server, sebab server berasal dari India. Kami akan saling kroscek untuk update," katanya.

Bahkan, Tjahjo akan menelusuri kabar server e-KTP di India. Ini karena banyak keluhan terkait adanya data ganda. "Pasti dong, selama dua tahun ini dinyatakan data aman tetapi banyak komplain masyarakat data ganda dan sebagainya," ungkap dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menggelar inspeksi mendadak (sidak) di kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) yang berlokasi di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Timur. Sidak itu untuk mengecek kebenaran apakah server e-KTP berada di luar atau dalam negeri.

Faktanya, Fadli Zon menyatakan server berada di Kalibata. Menurut dia, server tersebut memiliki kapasitas penyimpanan data sebesar 35 Terabyte. Selain itu, server utama disimpan di Gedung Kemendagri sebesar 600 Terabyte dan di Batam sebesar 200 Terabyte.

(mdk/has)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Gratis! Cara Mudah Ganti e-KTP Rusak atau Hilang, Sehari Jadi

Gratis! Cara Mudah Ganti e-KTP Rusak atau Hilang, Sehari Jadi

Pemerintah telah menyediakan layanan mengganti KTP rusak gratis.

Baca Selengkapnya
KPU Pastikan Tidak Ada Penyimpanan Data Sirekap di Luar Negeri

KPU Pastikan Tidak Ada Penyimpanan Data Sirekap di Luar Negeri

Ganguan terhadap sistem SIREKAP, KPU menyatakan hal itu disebabkan salah satunya oleh gangguan DDoS.

Baca Selengkapnya
TKN soal Salam 4 Jari: Kenapa Enggak Lima Jari? Dadah Sudah Selesai

TKN soal Salam 4 Jari: Kenapa Enggak Lima Jari? Dadah Sudah Selesai

Gerakan itu sebagai bentuk kepanikan lantaran elektabilitas Prabowo-Gibran terus meningkat.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Tak Tinggal Diam ketika HP Dijambret, Emak-Emak di Serang Kejar Pelaku hingga Tertangkap

Tak Tinggal Diam ketika HP Dijambret, Emak-Emak di Serang Kejar Pelaku hingga Tertangkap

Aksi berani ditunjukkan seorang emak-emak bernama Eni (54). Dia mengejar dua penjambret handphonenya hingga salah seorang di antara mereka tertangkap.

Baca Selengkapnya
KPK Jawab Desakan Pencabutan Status Tersangka, Minta Hakim Tolak Seluruh Gugatan Eks Wamenkum HAM Eddy Hiariej

KPK Jawab Desakan Pencabutan Status Tersangka, Minta Hakim Tolak Seluruh Gugatan Eks Wamenkum HAM Eddy Hiariej

Hal itu diungkapkan Biro hukum KPK dalam sidang lanjutan praperadilan gugatan penetapan tersangka diajukan Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.

Baca Selengkapnya
BAKTI Bakal Kerahkan Satelit Internet ke 80 Ribu Lokasi TPS di Wilayah 3T

BAKTI Bakal Kerahkan Satelit Internet ke 80 Ribu Lokasi TPS di Wilayah 3T

BAKTI Kementerian Kominfo menerima usulan sekitar 80.000 titik penyediaan akses internet dari KPU.

Baca Selengkapnya
Mengintip Persiapan Pencoblosan Pemilu di Perbatasan Indonesia-Papua Nugini

Mengintip Persiapan Pencoblosan Pemilu di Perbatasan Indonesia-Papua Nugini

Penduduk di Perbatasan Skouw RI-PNG ada suku dari berbagai daerah di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Kalah Praperadilan, KPK Kaji Penerbitan Sprindik Baru Eks Wamenkum HAM Eddy Hiariej

Kalah Praperadilan, KPK Kaji Penerbitan Sprindik Baru Eks Wamenkum HAM Eddy Hiariej

KPK mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat dalam mengawal dan mengawasi proses hukum dalam penanganan kasus yang menjerat Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya