Mendagri akan beri data e-KTP bisa dicetak di luar negeri ke DPR

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku dalam waktu dekat siap memberi data ke DPR terkait masalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Dia ngotot kalau e-KTP penuh masalah meski Selasa kemarin (26/11), saat menggelar sidak, DPR mengaku server e-KTP tidak ada masalah.

"Ini masih perlu disempurnakan, karena ini masalah data kependudukan. Jika tidak ada masalah ngapain KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melakukan sidak? Pasti ada masalah," tegas Tjahjo usai menggelar pertemuan dengan Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Tri Rismaharini di Balai Kota Surabaya, Rabu (27/11).

Dia juga menegaskan, program e-KTP tetap berjalan. Hanya saja perlu ada evaluasi dan memastikan kerahasiaannya hingga dua bulan ke depan.

"(e-KTP) tetap jalan. Usulan DPR tetap kita terima, tapi tetap perlu dievaluasi. Makanya kita minta waktu dua bulan evaluasi menyangkut datanya bagaimana, kuncinya bagaimana," kata Tjahjo Kumolo.

Selama ini, server e-KTP, mulai 2011 hingga 2012, ada di luar negeri. Server e-KTP dipesan di India, kuncinya dipegang orang India. "Ini (masalah e-KTP) harus tuntas, tuan rumahnya kita, menjaga rahasia negara kan kita, negara bukan Mendagri. Biarkan KPK yang mengusut masalah ini, karena ini menyangkut sistem," ujarnya.

Mantan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga mengatakan, bukti adanya kesalahan program e-KTP sudah sangat jelas dengan penyelidikan yang dilakukan KPK. Bahkan, Tjahjo juga mengaku menemukan e-KTP ada di Prancis dan China.

"Ini kan buktinya jelas, saya punya bukti e-KTP bisa dicetak di Prancis dan China. Bisa saya buka datanya, dari mana datanya, siap saja. Datanya sudah dibawa KPK."

Terkait sidak DPR untuk melihat adanya kesalahan program e-KTP, Tjahjo mengaku senang. Alasannya, agar DPR mengetahui sendiri apa yang salah dengan e-KTP.

"Waktu DPR sidak saya senang, karena bisa dibuktikan sendiri. Mereka (DPR) bilang 'loh tidak ada masalah'. Tapi saya punya data yang belum diproses oleh KPK. Ini loh datanya. Besok akan saya serahkan datanya ke DPR," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Selasa kemarin menggelar sidak untuk membuktikan ucapan Tjahjo terkait server e-KTP yang ada di luar negeri. Ternyata, DPR mendapati servernya ada di Indonesia. Ucapan mantan Sekjen PDIP ini tidak terbukti.

Dalam sidak tersebut, Fadli juga mencoba semua peralatan, mulai mengecek data yang sudah masuk, termasuk identitas dirinya. Dari pratik itu, komputer langsung menampilkan seluruh data miliknya.