Mencuri ikan, pemerintah terus proses hukum 8 ABK Kway Fee

Merdeka.com - Pemerintah tetap memproses hukum 8 Anak Buah Kapal Kway Fee 10078, yang mencuri ikan di perairan Natuna. Namun pemerintah gagal menangkap kapal itu, lantaran dihalang-halangi oleh kapal penjaga pantai Tiongkok.

Delapan ABK itu kini berada di rumah khusus Detensi Pelanggaran Wilayah Perairan dan Kelautan Stasiun PSDKP Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Sebelumnya mereka ditahan di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak.

‎

"Sementara kita amankan, sampai menunggu kejelasan proses hukum pelanggaran kapal ini," kata Kepala Stasiun PSDKP Pontianak, Suwono Darwinto, kepada wartawan di Pontianak, Senin (28/3)

ABK Kway Fee 10078 yang ditahan ©2016 merdeka.com/istimewa

"Untuk proses hukum, kita juga masih menunggu komando dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Sudah ada 2 alat bukti, dan sudah cukup menjeratnya. Kita juga koordinasikan dengan saksi ahli hukum internasional," ujar Suwono.

Menurut Suwono, penahanan dilakukan lantaran PSDKP Pontianak memiliki fasilitas memadai.

"Selama 8 orang ABK berada di penampungan (rumah detensi), jelas standar sudah kita penuhi, mereka mendapatkan pelayanan yang baik. Tapi, jangan coba-coba untuk melarikan diri," ucap Suwono.

Dikatakan Suwono, pasca insiden di perairan Natuna, petugas terus mengawasi perairan itu dan meningkatkan patroli. Sebab, kawasan Natuna memang rawan pencurian ikan. Selain Natuna, perairan lainnya rawan aksi illegal fishing adalah Laut Sulawesi dan Laut Arafura.

"Konsentrasi illegal fishing masih fokus di perairan Natuna," tutup Suwono.

Insiden kapal Kway Fee 10078 sempat membuat suasana di perairan Natuna tegang. Kapal TNI AL juga terus berpatroli di perairan kaya sumber daya alam dan gas bumi itu.