Mencontoh demokrasi yang ditampilkan Muhammadiyah

Merdeka.com - Muktamar Muhammadiyah telah ditutup pada Jumat (7/8) oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Haedar Nashir menjadi ketua umum untuk periode 2015-2020. Sekretaris umum diamanatkan kepada Abdul Mu'thi.

Muktamar yang oleh beberapa pihak disebut 'adem ayem' ini berhasil menampilkan kematangan organisasi yang didirikan Kiai Ahmad Dahlan lebih dari satu abad itu.

Saat pembukaan pada 3 Agustus lalu, Ketua Umum Din Syamsuddin mengingatkan agar penyelenggaraan Muktamar Muhammadiyah ke-47 dan Muktamar Satu Abad Aisyiyah di Makassar menjadi muktamar teladan.

"Muktamar adalah ajang silaturrahim di antara anggota Muhammadiyah, tanpa adanya batasan suku dan daerah untuk bersama-sama mencari ridho Allah SWT," kata Din Syamsuddin.

Pada kesempatan tersebut, Din Syamsuddin juga mengajak masyarakat untuk menjadikan Muktamar Muhammadiyah dan Muktamar Aisyiyah menjadi muktamar yang elegan dan penuh rasa persaudaraan. Din Syamsudin juga mengimbau kepada seluruh peserta maupun penggembira pada Muktamar di Makassar untuk saling menjaga situasi agar selalu tetap kondusif.

Pergantian pucuk pimpinan Muhammadiyah bisa berlangsung lancar bahkan tanpa gejolak menjadi contoh bagi semua pihak bahwa demokrasi tidak melulu identik dengan konflik, adu argumen, hingga perpecahan. Muhammadiyah telah mencontohkan dengan cara mereka bahwa demokrasi bisa dilakukan dengan cara yang santun dan elegan.

Hal ini terjadi karena sistem pemilihan yang dibangun oleh Muhammadiyah dilaksanakan bertahap. Para pengurus dari tingkat yang terendah hingga wilayah, menjaring nama-nama bakal calon pengurus pusat (PP) Muhammadiyah.

Dari 200 nama kandidat kemudian disaring menjadi 82 nama. Sebelum muktamar resmi dibuka, perwakilan pengurus dari seluruh cabang telah memilih 39 nama yang dibawa ke arena muktamar untuk dipilih menjadi 13 nama ketua PP Muhammadiyah.

Puncaknya pada Rabu (5/8) saat 2000 lebih muktamirin memilih 13 nama yang kemudian ditetapkan menjadi Pengurus Pusat Muhammadiyah. Mereka yang terpilih adalah:

1. Haedar Nashir : 1.947

2. Yunahar Ilyas : 1.928

3. Dahlan Rais : 1.827

4. Busyro Muqoddas : 1.811

5. Abdul Mu'ti : 1.802

6. Anwar Abbas : 1.436

7. Muhadjir Effendy : 1.279

8. Syafiq A Mughni : 1.198

9. Dadang Kahmad : 1.146

10. Suyatno : 1.096

11. Agung Danarto : 1.051

12. Goodwill Zubir : 1.049

13. Hajriyanto Y Thohari : 968

Sesuai tradisi yang selama ini berjalan, peraih suara terbanyak dalam pemilihan PP Muhammadiyah biasanya menjadi ketua umum. Hanya 10 menit menggelar rapat, 13 PP Muhammadiyah sepakat memilih Haedar Nashir sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2015-2020.

"Sidang berjalan dengan tertib dan lancar sehingga hanya memerlukan waktu 10 menit," kata pimpinan sidang pleno Dahlan Rais di Kampus Unismuh Makassar, Kamis (6/8) malam.

Rapat juga memilih Abdul Mu'thi sebagai sekretaris umum PP Muhammadiyah. Ini adalah kali kedua Abdul Muti terpilih kembali sebagai sekretaris umum. Haedar sudah tak asing lagi di jajaran pengurus pusat dan warga Muhammadiyah. Sebelumnya dia adalah Ketua PP Muhammadiyah periode 2005-2010 dan 2010-2015. Dia juga pernah menjadi Sekretaris PP Muhammadiyah pada 2000-2005.

Saat menutup pelaksanaan muktamar, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai muktamar Muhammadiyah layak dicontoh oleh organisasi keagamaan yang lain.

"Muktamar Muhammadiyah demokratis, sangat tenang dan memberikan contoh pada yang lain," kata Jusuf Kalla di Universitas Muhammadiyah Makassar, Jumat (7/8).

Menurutnya, atas keberhasilan ini Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin layak mendapatkan penghargaan. Din dinilai memberikan pondasi berorganisasi yang baik bagi warga Muhammadiyah.

"Kita memberikan penghargaan kepada Pak Din yang telah memimpin Muhammadiyah selama 10 tahun. Pak Din memberi makna yang baik bagi umat di dalam maupun luar negeri," pungkas JK.

Tentu saja maksud pernyataan JK itu membandingkan dengan pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama yang berbarengan di Jombang. Organisasi Islam terbesar itu kini di ambang perpecahan karena ribut-ribut soal penolakan terhadap sistem Ahlul halli wal aqdi.

Rois Aam yang dipilih 9 kiai, Mustofa Bisri atau Gus Mus mengundurkan diri. Jabatan itu akhirnya diserahkan kepada KH Ma'ruf Amin. Jabatan Ketua Tanfidziyah kembali dilanjutkan oleh Said Aqil Siradj.

Salahuddin Wahid atau Gus Sholah yang menjadi kandidat ketua tanfidz menyatakan menolak hasil itu. Ketua Umum PBNU sebelumnya Hasyim Muzadi bahkan akan menggugat ke pengadilan karena menilai hasil muktamar tidak sah dan penuh kecurangan.

Sungguh sangat disayangkan apa yang terjadi di NU ini. Semoga perbedaan ini tidak menimbulkan perpecahan yang bisa membawa konflik di kalangan pengikut. Sudah cukup partai politik saja yang kepengurusannya terpecah. (mdk/did)