Menanti Janji Jokowi bangun Giant Sea Wall di Ancol

merdeka.com Sekitar 1 decade yang lalu

Merdeka.com - Untuk mengantisipasi terjadinya banjir di wilayah utara, Pemprov DKI Jakarta bakal membangun Giant Sea Wall di kawasan Ancol. Bahkan, untuk mematangkan proyek ini telah dibahas dalam rapat yang dihadiri Menko perekonomian Hatta Rajasa, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bersama Wamenkeu, Menteri PU Djoko Kirmanto, Kementerian Kehutanan Zulkifli Hasan, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Ruang Mahakam, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Jokowi ngotot agar pembangunan proyek Giant Sea Wall Jakarta bisa mulai digarap pada 2014. Keinginan Jokowi itu diamini oleh pemerintah pusat.

Sedangkan untuk pendanaan proyek ini akan dilakukan melalui pendekatan kerja sama pemerintah dan swasta atau yang dikenal dengan skema public private partnership (PPP).

Pemerintah pusat melalui Menko Perekonomian Hatta Rajasa mendorong pihak swasta untuk mendukung realisasi proyek ini. Dana pembiayaan proyek ini sebagian akan digunakan dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).

"Tahapan pertama ground breaking 2014 di mana APBN disediakan juga," kata Hatta di kantornya beberapa waktu lalu.

Pemerintah tengah membuat tim untuk mengkaji permintaan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait percepatan penyelesaian proyek ini. Proyek Giant Sea Wall ini, ditarget rampung dalam waktu 6 tahun.

"Rencana selesainya di 2020 akan lebih cepat lagi," katanya.

Sedangkan Jokowi sendiri pernah mengaku bahwa banyak investor yang siap mengerjakan Giant Sea Wall. Sehingga pembiayaan tidak harus sepenuhnya menggunakan dana APBN.

Kemudian, lanjut Jokowi, Giant Sea Wall juga akan mendapatkan tambahan lahan sekitar 4.000 hektar dari hasil reklamasi pantai.

"Tambahan lahan dari reklamasi kira-kira mendapatkan 4.000 hektar lebih lahan tambahan di DKI, dan tentu saja akan kita pakai untuk sifatnya sisi perumahan dan nelayan di Jakarta Utara untuk ditata lebih baik lagi. Artinya dipercepat jangan menunggu-nunggu. Pak Menko (Hatta Rajasa) setuju," jelas Jokowi.

(mdk/war)