Menaker tetap larang penempatan PRT di Timur Tengah

Merdeka.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri menegaskan, penutupan dan pelarangan penempatan pembantu rumah tangga (PRT) di kawasan Timur Tengah tetap berlaku dan tidak akan dibuka.

Hal ini disampaikannya untuk menghindari kemungkinan adanya pihak yang berspekulasi mengenai kunjungannya ke Timur Tengah.

Sebagaimana diketahui, pada bulan Mei 2015 Kemenaker meluncurkan kebijakan penutupan dan pelarangan penempatan pembantu rumah tangga ke seluruh negara di kawasan Timur Tengah.

Kebijakan yang merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan negara terhadap TKI sekaligus mendorong penempatan TKI profesional (skilled) di sektor formal (non-rumah tangga).

"Kita harus transformasikan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) kita menjadi Tenaga Profesional Indonesia (TPI) untuk mengisi kebutuhan pasar tenaga kerja di dalam maupun di luar negeri. Ke depan, semua basisnya adalah keterampilan (skill), yakni kompetensi (hard skill) dan karakter (soft skill)," kata Hanif di Jakarta.

Menaker sendiri dijadwalkan berkunjung ke Saudi Arabia, Qatar dan Uni Emirat Arab dalam lawatannya yang berlangsung mulai tanggal 22 hingga 28 Mei 2016 didampingi Dirjen Binapentasker Hery Sudarmanto dan Dirjen Binalattas Khairul Anwar.

Mereka akan bertemu dengan otoritas ketenagakerjaan ketiga negara itu, kalangan investor bidang pelatihan kerja dan stakeholder terkait lain, termasuk para TKI di sana.

"Agendanya nanti lebih ke soal penanganan masalah TKI yang di sana, investasi pelatihan kerj di Indonesia serta koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pencegahan TKI ilegal. Tidak ada agenda untuk membicarakan atau membuka moratorium di Timur Tengah. Tutup ya tutup!," ujar Heri Sudarmanto.