Follow
Menaikkan gaji PNS bukan solusi berantas korupsi
Merdeka.com - Terungkapnya kasus dugaan korupsi pegawai Ditjen Pajak, Dhana Widyatmika menambah daftar panjang kasus korupsi di instansi tersebut. Menaikan gaji pegawai kerap kali dinilai sebagai solusi menekan perilaku tercela tersebut.
Namun, hal berbeda diungkapkan Wakil Sekjen Transparasi International Indonesia, Lucky Djani. Menurutnya, menaikkan gaji pegawai Ditjen Pajak bukanlah sebuah solusi terbaik.
"Harus ada instrumen lain. Kasus-kasus yang ada di perpajakan ini menunjukan adanya sistem yang salah dari mekanisme internal. Kalau masih belum bisa makanya harus cari mekanisme lain," kata dia dalam acara polemik di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (3/3).
Kasus Dhana Widyatmika, kata dia, telah menunjukkan mekanisme pengawasan internal di Ditjen Pajak belum efektif.
"Terkait kasus DW, hal itu menunjukkan mekanisme pengawasan internal belum efektif. Kalau ada kejanggalan dan penyimpangan harus dilakukan proses," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kenaikan gaji para PNS sebesar 8 persen tersebut juga bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi.
Baca Selengkapnya
Dengan kemampuan itu, dia menyebut DKI Jakarta memiliki kesiapan untuk menganggarkan THR dan gaji ke-13.
Baca Selengkapnya
Jokowi berharap gaji PNS dapat meningkatkan kinerja serta akselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi langkah Presiden Jokowi menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang pencoblosan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.
Baca Selengkapnya
Membandingkan PP yang pernah terbit di bulan Maret, Anas bilang kenaikan gaji pada saat itu tetap dicairkan di bulan Januari.
Baca Selengkapnya
Belakangan ini harga beras melambung tinggi, masyarakat semakin tercekik usai kenaikan yang signifikan.
Baca Selengkapnya
Keputusan untuk meningkatkan gaji KPPS pada Pemilu 2024 sejalan dengan pemahaman akan kompleksitas dan tanggung jawab yang diemban oleh anggota KPPS.
Baca Selengkapnya
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca Selengkapnya