Menag soal penolakan salat jenazah: Agama jangan dikaitkan Pilkada

Merdeka.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengakui banyak warga yang meminta dirinya melakukan pelarangan terhadap masjid yang membentangkan spanduk penolakan mensalatkan jenazah pendukung penista agama yang ditujukan kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat. Namun, sebagai Menteri Agama, Lukman mengaku tak bisa melakukan pelarangan.

"Banyak masyarakat yang menuntut saya sebagai Menteri Agama untuk bertindak untuk katakanlah melakukan sanksi atau bahkan melakukan tindakan pencopotan spanduk itu dan tentu itu tidak dalam posisi saya," kata Lukman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/3).

Lukman mengatakan sebagai Menteri Agama, dirinya hanya bisa melakukan pendekatan persuasif dalam menyikapi fenomena tersebut. Menurut Lukman, agama seharusnya tak dikait-kaitkan dengan kepentingan Pilkada. Dia mengimbau agama seharusnya dapat dijadikan sebagai alat untuk mengajarkan kedamaian ke sesama bukan justru untuk kepentingan tertentu segelintir kelompok.

"Banyak tuntutan yang muncul di masyarakat kepada saya. Kemampuan saya adalah mengimbau semua pihak untuk bagaimana Pilkada tidak dikotori atau tidak dicemari dengan hal-hal yang justru menimbulkan konflik di antara kita," ujarnya.

Meskipun mempunyai wewenang lewat Peraturan Menteri misalnya, namun Politikus PPP ini menyatakan tak bisa melarang atau menegur pihak masjid yang menolak mensalatkan jenazah pendukung Ahok tersebut.

"Peraturan Menteri Agama tidak dalam posisi untuk lalu kemudian melakukan tindakan-tindakan, apa misalnya menegur takmir masjid atau apalagi memberi sanksi," katanya.