Menag sebut HTI telah diberi peringatan sebelum diusulkan dibubarkan
Merdeka.com - Pemerintah telah resmi mengusulkan agar ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan. Dengan ngotot memperjuangkan sistem khilafah, HTI dianggap melenceng dari ideologi Pancasila dan UUD 1945. HTI dinilai bukan sebagai ormas yang bertujuan dakwah, melainkan untuk tujuan politik.
Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengaku telah berdialog dengan pihak HTI pada 1 Desember 2016. Dalam pertemuan tersebut, ia telah memberi peringatan kepada ormas Islam tersebut untuk tidak mengganggu sendi-sendi negara.
"Saya sebagai Menteri Agama sudah berdialog dan menyampaikan bahwa silakan berdakwah tapi jangan menyentuh konsensus negara," kata Lukman di Jakarta, Rabu (17/5).
Lukman mengungkapkan bahwa pemerintah selalu berupaya melakukan tindakan represif. Jalur hukum tengah ditempuh pemerintah untuk membubarkan HTI.
Sembari menunggu proses hukum, kata dia, pemerintah juga harus memberikan sinyal kepada masyarakat gerakan HTI yang hendak merubah tatanan negara tidak dapat ditolerir.
Menurut Lukman, gerakan khilafah yang didengungkan oleh HTI hakekatnya adalah gerakan politik, bukan gerakan agama. Maka dari itu, organisasi serupa di berbagai negara dilarang termasuk di negara-negara Islam.
"Jadi tidak ada hubungannya pemerintah anti ormas Islam dengan pembubaran itu, karena itu gerakan politik bukan dakwah," pungkasnya.
(mdk/msh)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebanyak 320 peserta yang diumumkan lolos seleksi calon petugas PPIH Arab Saudi.
Baca SelengkapnyaKementerian Agama (Kemenag) akan menjadwalkan sidang isbat penentuan 1 Syawal atau hari Lebaran Idulfitri pada Selasa (9/4).
Baca SelengkapnyaPemerintah tak hadir dalam sidang lanjutan gugatan atas abainya negara dalam pembentukan RUU Masyarakat Adat
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Muhaimin mendoakan akan keputusan majelis hakim dapat membawa nasib masa depan Indonesia.
Baca SelengkapnyaMajelis Hakim juga menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Panji Gumilang bakal dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Baca SelengkapnyaMenurut Ketua THN Timnas AMIN yang jadi permasalahan adalah anggaran negara digunakan untuk meningkatkan elektabilitas calon tertentu
Baca SelengkapnyaDalam orasinya, Din menyoroti sejumlah gugatan yang diajukan AMIN dianggap tidak beralasan oleh hakim MK.
Baca SelengkapnyaSuhartoyo meminta semua pihak untuk hadir dan mendengrkan kesaksian dari empat menteri terkait.
Baca SelengkapnyaMomen Bupati Bangka Selatan tunjukan cara hilangkan penat usai melaksanakan tugas rakyat seharian.
Baca Selengkapnya